Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat Di Kabupaten Muna

Abstract

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kuali-tas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan. Sejak dikeluarkannya kebijakan ini tahun 2007, perkembangan implementasi kebijakan ini tidak menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan rencana. Tahun 2014 ditargetkan mencapai 5,4 juta ha, namun sampai dengan tahun 2013 Kemenhut baru mencadangkan areal HTR seluas 702.520 ha dan baru dapat menetapkan izin seluas 188.641 ha (Kemenhut 2013). Berdasar latar belakang di atas, perlu dilakukan sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Muna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk pertimbangan memudahkan apabila dalam penelitian nanti berhadapan pada suatu kenyataan yang baru di lapangan. Jenis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data kualitatif menggunakan metode pengamatan yang umumnya digunakan dari tradisi kualitatif seperti wawancara bertahap dan mendalam, observasi partisipasi (Bungin 2007). Hasil penelitian menunjukan bahwa komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang merupakan faktor penentu suksesnya implementasi kebijakan belum berjalan dengan maksimal, sehingga implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Muna terhambat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kurang efektifnya implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Muna sangat dipengaruhi oleh komunikasi. Komunikasi yang disalurkan kurang efektif baik dari segi kejelasannya maupun konsistensinya, sehingga mempengaruhi disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan di Kabupaten Muna. Sikap ini berupa menerima atau menolak kebijakan HTR yang telah ditetapkan untuk dijalankan.