Analisis Dampak dan Laju Alih Fungsi Lahan Sawah di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.

Abstract

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk telah menyebabkan permintaan terhadap sumberdaya lahan khususnya untuk lahan sawah di Kecamatan Tamansari terus meningkat. Hal ini mendorong terjadinya alih fungsi lahan yang akan berdampak kepada perkembangan sektor pertanian, terutama terhadap hasil produksi serta perekonomian para pelaku usahatani. Tujuan penelitian ini secara khusus yaitu: (1) Menganalisis laju alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Tamansari; (2) Mengkaji proses alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Tamansari serta faktor apa saja yang mempengaruhinya; (3) Menganalisis dampak langsung yang ditimbulkan akibat adanya alih fungsi lahan sawah; (4) Mengkaji sikap dan peran pemerintah daerah maupun instansi terkait dalam menghadapi persoalan alih fungsi lahan sawah. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis laju alih fungsi lahan, analisis regresi logistik, analisis perubahan pendapatan, estimasi dampak produksi, dan analisis ketersediaan pangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Tamansari dari tahun 2010 hingga 2015: (1) Lahan sawah telah berkurang seluas 67 hektar akibat alih fungsi lahan dengan laju penurunan 1,65% per tahun; (2) Mayoritas petani melakukan alih fungsi lahan sawah secara langsung dan sukarela, faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan petani menjual atau mengalihfungsikan lahan sawahnya adalah tingkat usia, pengalaman bertani, dan jumlah tanggungan; (3) Alih fungsi lahan sawah menyebabkan 91,3% responden mengalami penurunan pendapatan usahatani, 13% responden mengalami peningkatan pendapatan non usahatani, produksi padi sawah menghilang sebanyak 424,97 ton atau senilai Rp2.434.209.348,02, serta terjadi defisit pangan dimana hasil produksi beras hanya mampu memenuhi rata-rata 40,48% kebutuhan beras penduduknya per tahun; (4) Sikap pemerintah daerah terkait alih fungsi lahan sawah adalah menolak adanya alih fungsi lahan sawah dan penggunaan RTRW, aturan, serta prosedur yang berlaku dalam pengaturan tata ruang dan tata guna lahan, sedangkan perannya berupa pemberian himbauan dan bantuan kepada petani serta menjalankan beberapa program maupun menetapkan suatu kebijakan.