Analisis Nilai Tambang, Kelembagaan Dan Kebijakan Yang Terkait Penambangan Pasir Besi Di Kabupaten Cianjur (Studi Kasus: Perusahaan Pemegang Iup Dan Upr).

Abstract

Penambangan pasir besi di Kabupaten Cianjur dimulai pada tahun 2009. Ekploitasi secara besar-besaran dimulai pada tahun 2011 dengan diterbitkannya ijin usaha pertambangan (IUP) dan ijin pertambangan rakyat (IPR). IUP dan IPR merupakan implementasi dari penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Setelah penerbitan ijin pertambangan maka perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan legalitas melakukan ekploitasi pasir besi di Wilayah Pantai Cianjur. Efek dari distribusi pasir besi menuju konsumen mengakibatkan kerusakan jalan yang dilalui kendaraan pengangkut pasir besi. Secara kelembagaan juga terjadi konflik kepentingan berbagai stakeholder yang berimbas pada beberapa perusahaan penambangan mengalami kebangkrutan. Penjualan produk yang berupa raw material menjadi masalah tersendiri karena keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dan penerimaan pemerintah tidak optimal. Tujuan spesifik penelitian ini adalah: 1). Mendapatkan nilai ekonomi tambang pasir besi; 2). Mendapatkan nilai deplesi dan nilai kerusakan jalan akibat pengangkutan pasir besi; 3). Menganalisis aspek kelembagaan penambangan pasir besi, kepentingan dan pengaruh stakeholder dalam menentukan arah kegiatan penambangan pasir besi; 4). Menentukan kebijakan yang paling tepat untuk kegiatan penambangan pasir besi yang berkelanjutan di Kabupaten Cianjur. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis nilai ekonomi penambangan pasir besi dengan menggunakan metode cost-benefit analysis yang memperhitungkan nilai deplesi dan kerusakan insfrastruktur jalan. Analisis kelembagaan dengan menggunakan pendekatan Dolsak & Ostrom (2003). Untuk menentukan kebijakan kegiatan penambanga pasir besi di Kabupaten Cianjur yang lebih provitabel dan ramah lingkungan digunakan metode SWOT dan AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ekonomi penambangan pasir besi telah memberikan keuntungan bagi perusahaan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2009-2013. Nilai deplesi dan kerusakan jalan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan menganalisis kepentingan dan pengaruh stakeholder kita bisa memetakan peran-peran kunci dan power yang mereka miliki dalam penentuan kebijakan dan interaksi antar stakeholder dalam kegiatan penambangan pasir besi di Kabupaten Cianjur. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang lebih memprioritaskan kegiatan penambangan pasir besi pada Usaha Penambangan Rakyat (UPR), menjadikan UPR sebagai salah satu pemain kunci dalam kegiatan penambangan ini. Alternatif terbaik untuk mengatasi kerusakan jalan dan lingkungan yang lebih luas adalah dengan pengangkutan pasir besi via laut atau pembangunan pelabuhan. Sedangkan alternatif untuk mencapai tujuan peningkatan PAD yang akan diterima pemerintah daerah, dapat dilakukan dengan pembangunan BUMD Smelter. Pembangunan BUMD Smelter juga menjadi harapan Usaha pertambangan rakyat (UPR), Perusahaan pemegang IUP dan penambang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Dengan adanya BUMD Smelter UPR dan perusahaan pemegang IUP dapat memotong biaya distribusi yang cukup signifikan. Keuntungan perusahaan yang meningkat menumbuhkan harapan bagi penambang untuk mendapatkan upah yang meningkat per kubik ton raw material pasir besi.