| dc.description.abstract | Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimatan Barat memiliki potensi hutan lindung mangrove yang mengalami tekanan terhadap fungsinya karena meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat. Hutan lindung mangrove merupakan salah satu sumberdaya alam pesisir yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan yang terjadi akan mempengaruhi ekosistem lainnya sehingga perlu perencanaan pengelolaan yang seimbang antara kebutuhan ekonomi dan jasa lingkungan. Pertambahan penduduk dan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, terutama di wilayah pesisir, mengakibatkan adanya perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan hutan lindung mangrove secara berlebihan serta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.
Tujuan umum penelitian ini adalah menyusun model perencanaan pengelolaan hutan lindung mangrove berkelanjutan di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimatan Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan kajian terhadap: (i) implementasi peraturan perundangan terkait pengelolaan hutan lindung mangrove; (ii) nilai manfaat ekonomi hutan lindung mangrove; (iii) status keberlanjutan pengelolaan hutan lindung mangrove.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada implementasi peraturan perundangan dalam pengelolaan hutan lindung mangrove, persepsi dan pemahaman para pemangku kewenangan di Kabupaten Kubu Raya terhadap PP 6/2007 jo PP 3/2008 dan PP 38/2007 mempunyai tingkat persepsi yang sama, yaitu peraturan mudah dipahami, namun terdapat kekakuan dalam mengimplementasikannnya. Kondisi tersebut berdampak dan tercermin di lapangan. Pada pemanfaatan hutan lindung mangrove yang selama ini dilakukan masyarakat ataupun pengguna lainnya, masih banyak ditemukan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Nilai manfaat ekonomi hutan lindung mangrove yang paling tinggi adalah nilai manfaat keberadaan (77.75%), diikuti nilai manfaat tidak langsung (10.98%), nilai manfaat langsung (8.32%) dan nilai manfaat pilihan (2.95%).
Status keberlanjutan pengelolaan hutan lindung mangrove di Kecamatan Batu Ampar adalah cukup berkelanjutan (54.59%) pada kriteria ekologi; dan kurang berkelanjutan pada kriteria ekonomi (34.06%) dan kriteria sosial (42.03%). Berdasarkan hasil analisis, strategi alternatif prioritas yang paling sesuai untuk perencanaan pengelolaan hutan lindung mangrove di Kecamatan Batu Ampar adalah pertama, penataan kawasan hutan lindung mangrove; kedua, pemanfaatan hutan lindung mangrove berbasis zonasi; ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan hutan lindung mangrove; keempat, peningkatan nilai manfaat hutan lindung mangrove; dan kelima, penyelesaian konflik hutan lindung mangrove.
Hasil analisis ISM menunjukkan bahwa sub-elemen pada kelima elemen, yaitu elemen tujuan; elemen perubahan yang dimungkinkan; elemen indikator; elemen kendala dan elemen lembaga yang terlibat, tidak ditemukan sub elemen
yang berada dalam kuadran autonomous. Hal ini berarti bahwa kelima elemen dengan masing-masing 10 sub elemen yang disertakan tersebut merupakan elemen yang dekat dan saling terkait dalam program penataan kawasan hutan lindung mangrove. Untuk menjamin perencanaan pengelolaan hutan lindung mangrove yang berkelanjutan tersebut diperlukan model kelembagaan yang menggambarkan posisi dan peran para stakeholders. Dari 10 stakeholders yang terdapat dalam elemen kelembagaan tersebut terdapat stakeholders kunci, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimatan Barat. | id |
