Dampak Zonasi Dan Pariwisata Atraksi Hiu Paus Terhadap Komunitas Kampung Kwatisore

Abstract

Terbentuknya kawasan konservasi khususnya taman nasional bukanlah tanpa masalah, terutama permasalahan (1) zonasi, (2) perikanan tangkap dan (3) pariwisata yang semakin berkembang. Banyak penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa penetapan zonasi semakin membatasi akses masyarakat yang menggantungkan hidupnya terhadap sumber daya alam taman nasional. Tingginya potensi taman nasional juga mengundang para pengusaha pariwisata maupun nelayan luar untuk datang dan memanfaatkan sumber daya alam taman nasional. Kondisi tersebut menjadikan masyarakat yang telah lama bermukim di dalam kawasan taman nasional menjadi semakin terbatas aksesnya selain karena ditetapkannya zonasi dan pada akhirnya masyarakat menjadi termarginalkan. Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) merupakan taman nasional terluas di Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati. TNTC, sama halnya seperti taman nasional lainnya, juga memungkinkan mengalami permasalahan zonasi. Daya tarik keanekaragaman hayatinya pun banyak mengundang pengusaha pariwisata dan nelayan luar untuk datang dan memanfaatkan sumber daya alam. Oleh karena itulah penelitian ini dilakukan bertujuan untuk (1) menganalisis dampak pemberlakukan sistem zonasi terhadap komunitas Kwatisore dimana pada umumnya penetapan zonasi pada taman nasional menjadikan masyarakat yang bermukim di dalam kawasan taman nasional menjadi termarjinalkan karena akses mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam semakin terbatas. (2) Menganalisis dampak kehadiran pengusaha pariwisata, nelayan bagan dan Keramba Jaring Apung (KJA) sebagai pendatang di taman nasional, dimana ketiganya sebagai pendatang memiliki kemampuan yang besar untuk memperoleh akses dalam memanfaatkan sumber daya alam TNTC sehingga dapat mengakibatkan marginalisasi terhadap komunitas Kwatisore seperti halnya penetapan sistem zonasi. Penelitian telah dilakukan di Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Kampung Kwatisore Distrik Yaur Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Melalui paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif dengan sejumlah teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Teknik yang digunakan diantaranya adalah observasi dan wawancara mendalam dengan informan. Informan dipilih secara purposive. Informan yang dipilih merupakan informan yang dianggap paling mengetahui dan menguasai permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, keberadaan zonasi tidak mengganggu aktivitas warga Kwatisore dalam mengakses sumber daya alam untuk tujuan pemanfaatan ekonomi. Namun zonasi berpengaruh terhadap pengelolaan akses sumber daya komunitas Kwatisore karena masuknya negara yang diwakili oleh BBTNTC sebagai unit pelaksana teknis yang ikut mengelola TNTC serta DKP yang pengelolaannya berfokus pada sumber daya perikanan. Kedua, keberadaan pariwisata memberikan dampak positif dan negatif bagi warga Kwatisore. Dampak positifnya adalah warga Kwatisore mendapatkan tambahan ii pemasukan dari para wisatawan dan operator wisata. Tambahan pendapatan berasal dari penjualan souvenir, penyewaan perahu, dan pengadaan upacara adat untuk penyambutan tamu. Dampak negatifnya semakin memudarnya mitos hiu paus sebagai hantu laut. Selama ini mitos hiu paus membuat hiu paus terlindungi dari eksploitasi. Namun akibat semakin memudarnya mitos hiu paus warga Kwatisore sudah mulai berani memburu hiu paus berdasarkan pesanan. Ketiga keberadaan bagan dan Keramba Jaring Apung (KJA) sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap pergantian alat penangkapan ikan warga Kwatisore dan transportasi yang digunakan untuk melaut. Dahulu warga Kwatisore pergi melaut menggunakan perahu dayung, sedangkan saat ini nelayan lebih dominan menggunakan perahu fiber yang diberikan oleh KJA. Jadi adanya penetapan zonasi, perkembangan pariwisata dan kehadiran nelayan bagan serta KJA tidak membuat warga Kwatisore menjadi termarginalkan, namun berdampak pada akses kontrol warga Kwatisore terhadap sumber daya Kwatisore. Warga Kwatisore dan BBTNTC berbagi wewenang dalam pengelolaan sumber daya. Selain itu dalam pengelolaan sumberdaya perikanan warga Kwatisore juga berbagi wewenang dengan DKP. Akibat dari dualitas kepemimpinan pengelolaan TNTC mengakibatkan wisatawan, pengusaha wisata, nelayan bagan, dan KJA sebagai aktor pemanfaat sumberdaya Kwatisore merasa bingung dan dirugikan, namun mereka juga telah mengambil posisi keberpihakan. Posisi keberpihakan lebih dominan mengarah pada warga Kwatisore. Oleh karena itu warga Kwatisore masih memiliki posisi tawar (bargaining position) yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam terutama menurut pandangan para aktor yang mengakses sumber daya Kwatisore. Hal ini terbukti dari izin akses dalam pemanfaatan sumber daya Kwatisore utamanya berasal dari warga Kwatisore. Setelah izin didapatkan dari warga Kwatisore selanjutnya izin diperoleh dari BBTNTC atau DKP.