Analisis Inklusi Keuangan Dan Pemerataan Pendapatan Di Indonesia.
View/ Open
Date
2015Author
Ummah, Bintan Badriatul
Nuryartono, Nunung
Anggraeni, Lukytawati
Metadata
Show full item recordAbstract
Sektor perbankan di Indonesia mengalami perkembangan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya penambahan kantor cabang perbankan tahun 2013 (1.678 kantor dari 120 BUK), peningkatan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun BUK sebesar 57% dari tahun 2006 sampai tahun 2013, dan peningkatan jumlah kredit yang disalurkan oleh BUK sebesar 88% dari tahun 2010 sampai tahun 2013 (SPI 2013). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembangunan di sektor perbankan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan (Beck et al. 2007; Shahbaz dan Islam 2011; Ang 2010). Meskipun perbankan semakin berkembang, namun masyarakat Indonesia yang dapat mengakses jasa perbankan pada tahun 2011 masih di bawah 20% (Global Financial Index World Bank) dan ketimpangan pendapatan di Indonesia semakin besar, dilihat dari koefisien gini Indonesia sebesar 0.33 pada tahun 2002 menjadi 0.41 pada tahun 2013 (BPS 2014). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akses jasa perbankan yang diukur dengan tingkat inklusi keuangan, faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan, dan hubungan inklusi keuangan dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Tingkat inklusi keuangan masing-masing provinsi di Indonesia akan dihitung dengan menggunakan indeks inklusi keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan akan dianalisis menggunakan panel tobit dengan cross section 33 provinsi dan tahun dasar analisis 2007-2011 melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan sosial ekonomi dan pendekatan infrastruktur. Sedangkan hubungan inklusi keuangan dengan pemerataan pendapatan di Indonesia akan dianalisis dengan Kausalitas Engle-Granger pada panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia masih tergolong rendah, yang ditunjukkan dengan nilai indeks inklusi keuangan kurang dari 0,3. Hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki tingkat inklusi keuangan rendah, kecuali Jakarta. Dilihat dari pendekatan sosial ekonomi, ukuran perekonomian dan ketimpangan pendapatan mempengaruhi positif tingkat inklusi keuangan. Berbeda dari hipotesis penelitian, ketimpangan pendapatan yang semakin lebar mengakibatkan inklusi keuangan di Indonesia semakin tinggi. Dari pendekatan infrastruktur, jumlah pengguna telepon seluler dan internet mempengaruhi positif tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Ketimpangan pendapatan dengan inklusi keuangan memiliki hubungan satu arah dimana ketimpangan pendapatan mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia tetapi tidak sebaliknya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti money mobile, dapat mengurangi hambatan geografis sehingga meningkatkan inklusi keuangan.
Collections
- MT - Economic and Management [2971]