| dc.description.abstract | Komunikasi politik menjadi aspek penting dalam proses pembangunan pertanian di daerah, terutama dalam kerangka kebijakan nasional, desentralisasi dan otonomi daerah. Hanya saja hal ini kurang disadari oleh para peyelenggara pembangunan di pusat maupun di daerah. Akibatnya sekalipun sektor pertanian merupakan sektor potensial dan memegang peranan penting bagi sebagian besar masyarakat, namun kurang direspon secara baik oleh pimpinan daerah, birokrasi, masyarakat serta investor di daerah. Hal ini karena terganggu dengan proses komunikasi politik, sehingga tidak menjadi manfaat publik. Pada sepuluh tahun terakhir, telah banyak inovasi pertanian yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian maupun program yang diinisiasikan melalui Kementerian Petanian. Prima Tani merupakan salahsatu model pembangunan pertanian nasional berbasis inovasi dan teknologi serta kelembagaan yang sekaligus menjadi kebijakan program nasional Kementerian Pertanian. Sasarannya tidak hanya diintroduksikan kepada masyarakat sebagai pengguna tetapi juga diarahkan kepada pimpinan daerah sebagai penentu kebijakan. Diharapkan model ini menjadi kebijakan program pembangunan pertanian daerah. Namun tidak semua Pemerintah Daerah mengimplementasikan model Prima Tani menjadi kebijakan program pembangunan sektor pertanian di tingkat birokrasi dan pimpinan daerah. Hal ini diduga karena tidak terbangun dengan komunikasi politik yang baik antara institusi Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian atau pun BPTP dengan para penentu kebijakan pembangunan di daerah. Pemerintah Provinsi Bali merupakan salah satu daerah yang telah mentrasformasikan model Prima Tani menjadi kebijakan program pembangunan pertanian daerah, melalui program “Simantri” (sistem “manajemen” pertanian terintegrasi). Simantri sebagai tindaklanjut model Prima Tani telah dikelola dan dikembangkan menjadi program pembangunan pertanian daerah mendukung program strategis Bali Mandara (Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera) di tingkat Provinsi Bali. Komitmen politik yang dilakukan oleh Gubernur sebagai pimpinan daerah dalam proses transformasi model Prima Tani menjadi Simantri, menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis proses komunikasi politik dalam pengambilan keputusan model Prima Tani menjadi program pembangunan sektor pertanian daerah (Simantri) di Provinsi Bali; (2) Menganalisis proses komunikasi politik pada proses pengambilan keputusan, Simantri menjadi kebijakan program pembangunan sektor pertanian daerah di Provinsi Bali ; dan (3) Menganalisis strategi komunikasi politik dalam proses pengambilan keputusan, pada proses transformasi model Prima Tani dan penetapan program Simantri menjadi kebijakan pembangunan sektor pertanian daerah di Provinsi Bali. iv Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan merupakan studi kasus pada proses pengambilan keputusan model Prima Tani menjadi program Simantri dan penetapan program Simantri menjadi kebijakan pembangunan pertanian daerah di Provinsi Bali. Analisis data dan informasi serta penafsiran hasil penelitian, dilakukan secara deskriptif berdasarkan analisis proses (simpul). Pendekatan konsep komunikasi politik dan pengambilan keputusan berdasarkan konsep politik, mengacu kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan kedudukan yang dipegang oleh para pejabat pemerintah. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok politik, menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat. Hasil dari suatu proses mengambil keputusan, akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah. Pendefinisian komunikasi politik berdasarkan pandangan politik yang digunakan, adalah proses komunikasi yang menyangkut interaksi pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang di suatu wilayah tertentu. Konsep sederhana tentang komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan politik dari aktor-aktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi politik dalam pengambilan keputusan model Prima Tani menjadi program Simantri, melibatkan berbagai aktor kunci; Kepala BPTP Bali, Gubernur Provinsi Bali, para pimpinan SKPD lingkup pertanian, serta para pejabat pemerintahan Setda Provinsi Bali yang dikoordinasikan melalaui peran Leading Sector Simantri. Komunikasi birokrasi lebih dominan dilakukan masing-masing aktor secara horizontal dan vertikal, dalam perumusan konsep dan penetapan Simantri menjadi program pembangunan pertanian daerah. Bagi BPTP Bali proses komunikasi politik dengan pimpinan daerah secara interpersonal yang difasilitasi dalam kegiatan audiensi dan kunjungan lapangan ke lokasi Prima Tani, menjadi arena untuk mengaktualisasikan institusi dan sekaligus melakukan advokasi inovasi teknologi Badan Litbang Petanian kepada Gubernur sebagai pengambil keputusan di tingkat Provinsi, sekaligus memecahkan kebuntuan komunikasi politik dengan birokrasi di institusi lingkup Pemprov Bali, akibat perbedaan esselonisasi. Bagi Gubernur sebagai pejabat baru, komunikasi politik dengan BPTP Bali dalam model Prima Tani menjadi inspirasi bagi gagasan program pembangunan pertanian mendukung Bali Mandara. Proses Komunikasi politik dan proses pengambilan keputusan program Simantri menjadi kebijakan pembangunan pertanian daerah, melibatkan aktor kunci, para pejabat Pemprov beserta Gubernur dengan DPRD Provinsi Bali. Forum SKPD, Musrenbang, dan pembahasan di tingkat fraksi, komisi II bidang pertanian serta sidang paripurna DPRD menjadi arena penting dalam proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan serta penganggaran program Simantri. Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Pemprov Bali, meliputi pendekatan birokratik, pola musrenbang, kemudian dengan kegiatan “simakrama”, komunikasi satu pintu serta negosiasi dalam kaitan proses pengambilan keputusan pada beberapa tahapan proses. | id |
