urgensi penerapan daerah prevalensi rendah organisme pengganggu tumbuhan/Area of Low Pest Prevalence (ALPP) di Indonesia

Abstract

Perkembangan perekonomian global ditandai oleh satu peristiwa penting di akhir abad 20, yaitu disetujuinya General Agreement on Trade and Tariff (GATT) di Marrakeshi, Marokko, pada tanggal 15 April 1994, yang kemudian diikuti dengan pembentukan World Trade Organization (WTO) pada awal tahun 1995. Salah satu kesepakatan dalam bidang pertanian yang dihasilkan dalam perundingan Putaran Uruguay-GATT adalah mengenai kesepakatan sanitari dan fitosanitari (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures). SPS aggreement menjadi instrumen penting dalam perdagangan internasional. Perjanjian satinatari dan fitosanitari (SPS Agreement) mencakup empat hal penting yaitu daftar OPT (Pest List), keamanan pangan (residu pestisida dan cemaran biologi, fisik, kimiawi), document PC (Phytosanitary Certificate), Produk diproduksi dari daerah bebas OPT (Pest Free Area (PFA), ALPP, PFPS). Beberapa komoditas komoditas ekspor pertanian Indonesia mengalami hambatan di pasar internasional karena tidak memenuhi persyaratan SPS, antara lain: paprika ke Taiwan & Korea, Buah2an ke Jepang & Korea. Dalam perdagangan internasional, Sanitary and Phytosanitary (SPS) dapat merupakan suatu hambatan non tariff untuk ekspor produk pertanian. Produk pertanian dari suatu negara dapat ditolak memasuki negara lain apabila produk pertanian tersebut diketahui mengandung OPT. Oleh karena itu, International Plant Protection Convention (IPPC) mempersyaratkan agar setiap negara anggota WTO menyusun, menyediakan, dan memperbarui secara berkala daftar OPT (pest list) untuk masing-masing jenis komoditas yang diekspor.