| dc.description.abstract | Pemerintah Indonesia telah menyediakan lahan negara kepada pihak lain termasuk perusahaan swasta, badan usaha milik negara (BUMN) dan koperasi untuk mengembangkan hutan tanaman. Namun, masyarakat sekitar hutan khususnya di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan mengklaim lahan negara sebagai lahan adat mereka untuk hutan dan karet. Konflik kepemilikan lahan ini dapat mengganggu kelestarian hutan tanaman dan penghidupan masyarakat. Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan dukungan pemerintah, mengembangkan kemitraan langsung dengan masyarakat untuk menyelesaikan konflik. Namun, ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam kemitraan masyarakat-perusahaan tidak dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Sementara itu terdapat kecenderungan para elit setempat untuk memanfaatkan situasi yang ada untuk kepentingan pribadi. Kami melakukan riset aksi untuk memfasilitasi komunikasi para pihak terkait dengan berbagai kepentingan yang berbeda. Saling memahami antar pemangku kepentingan diperlukan untuk keberhasilan komunikasi. Terjalinnya komunikasi yang baik dapat mengubah persepsi mereka dalam menyepakati nilai-nilai bersama. Untuk mempertahankan dan menyelaraskan komunikasi para pihak yang telah terjalin dibentuk sebuah institusi yang dikembangkan secara partisipatif. Komunikasi dan institusi yang efektif dapat membawa kepada keseimbangan “permainan” antar para pihak dan menghasilkan kemitraan yang lebih baik. Hal ini terbukti dengan indikator meningkatnya partisipasi dari para pihak, kesepakatan kerjasama dan pengelolaan konflik yang lebih baik. | en |
