Registration Service Improvement Strategy for Population and Civil Registration in Bogor Regency

Abstract

Basically, every resident is entitled to get legal protection, for which the state must register as detailed as possible any incidents experienced by its inhabitants. Therefore every time the state can monitor the population both in the presence or personal status. In 2006, the Government issued Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration. In practice, despite the publication of The Act provides a conducive atmosphere, its implementation is still encountered many problems, especially at the local level.

Pada dasarnya setiap penduduk berhak mendapatkan perlindungan hukum, sementara itu dalam mewujudkan perlindungan terhadap penduduknya, Negara wajib mendata serinci mungkin setiap kejadian yang dialami penduduknya. Sehingga setiap saat negara dapat memantau penduduknya baik dari sisi keberadaan maupun personal status atau hak-hak sipil. Namun untuk mewujudkan hak-hak sipil itu secara baik, masih dijumpai banyak persoalan yang menghambat. Pada tahun 2006, Pemerintah mengarahkan pengelolaan administrasi kependudukan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam prakteknya, meskipun terbitnya Undang-undang tersebut memberikan suasana yang kondusif dalam bidang administrasi kependudukan, implementasinya di lapangan masih ditemui banyak permasalahan, terutama di tingkat daerah. Mengingat kondisi demografis, sosial, ekonomi, politik dan tipologi setiap daerah yang berbeda - beda. Implementasi kebijakan administrasi kependudukan tersebut dipengaruhi oleh aspek landasan hukum, aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, aspek penerapan teknologi dan sistem pelayanan, aspek registrasi, aspek demografis dan aspek pengolahan data penduduk.