Protection policy and management of water resources based on voluntary approach in Hydropower Plants

Abstract

The main objective of this research was to formulate a voluntary-based environmental management and protection policy at PLTA Saguling, Cirata, Tanggari I dan II. The changes of land use was analyzed based on data image from the satellite of Landsat-7 ETM. The results indicated that the area of forest at up watershed of PLTA Saguling (17.12%) and of Cirata (18.87%) in 2001 decreased by respectively 5.62% and 5.03% in 2007. The decrease was only 0.0021% each year at PLTA Tanggari. The quality of water (inlet-outlet) was described based on the T-test statistics that indicated there was no significant change (α=0.005). The activity of PLTA did not add the load of water contamination. The level of interests and power of the stakeholders was analyzed using stakeholder analysis in which indicated that PLTA was the key stakeholder. The result of legal review required PLTA to conduct the conservation of water resources in accordance with the present regulations. Values of the environment services of those water resources were approached by TEV showed that the value of PLTA Saguling was Rp 885.95 billions; PLTA Cirata was Rp 1,669.50 billions; PLTA Tanggari was Rp 252.88 billions. The alternative policy was analyzed using AHP showed incentive and disincentive policies as priority. The dynamic model designed with the Powersim showed the projection of several options of the future. A conceptual model of policy that indicated the relationships of stakeholders, operational systems, financial supports, and policy implication in order to reach the goals of water resources protection and management based on voluntary approach at PLTA.

Kebijakan berbasis sukarela dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan respon pragmatis organisasi (firma) atas kebutuhan publik pada lingkungan hidup yang bersih dengan cara fleksibel (Higley et al 2001). Pragmatis dalam suatu kebijakan tidak identik dengan oportunistik dan praktisisme, namun mengacu pada keharusan bahwa setiap ide merujuk pada konsekuensi implementasinya, etis dan strategis untuk kepentingan publik bukan elite (Nugroho 2011). Pendekatan sering disebut swa-regulasi, inisiatif sukarela, kode sukarela, environmental charters, penjanjian sukarela, pengaturan lingkungan negosiasi. Secara taksonomi pendekatan ini dikelompokkan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu (1) komitmen unilateral yang dibuat oleh pencemar, (2) Perjanjian negosiasi antara institusi dan pihak yang berwenang, dan (3) skema sukarela publik yang dikembangkan oleh lembaga publik. ISO 14001 menjadi salah satu tool yang digunakan PLTA untuk menetapkan kebijakan dan pengelolaan sumberdaya air sehingga pemanfaatannya tetap menjaga kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk merumuskan kebijakan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya air berbasis sukarela di PLTA. Tujuan spesifik penelitian yaitu untuk: (1) menganalisis kondisi perubahan penggunaan lahan dan kualitas sumberdaya air yang dimanfaatkan PLTA; (2) menganalisis tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder, serta landasan regulasi terkait pengelolaan sumberdaya air berbasis sukarela di PLTA; (3) menganalisis nilai jasa lingkungan yang diberikan sumberdaya air PLTA secara berkelanjutan; dan (4) merumuskan model kebijakan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya air berbasis sukarela di PLTA.