Kecamatan di era otonomi daerah : status dan wewenang serta konflik sosial
dc.contributor.author | Kinseng, Rilus A. | |
dc.date.accessioned | 2011-05-10T07:25:46Z | |
dc.date.available | 2011-05-10T07:25:46Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/45069 | |
dc.description.abstract | Keberadaan kecamatan di wilayah studi masih sangat diperlukan. Ada banyak alasan yang dikemukakan, misalnya terbatasnya kemampuan kabupaten untuk menangani permasalahan dan mengawasi desa yang begitu banyak, perlunya penajaman pembangunan berbasis wilayah, kemampuan desa yang terbatas, alasan historis, hingga masalah habisnya waktu bupati untuk melantik para kepala desa di wilayahnya jika hal itu harus dilakukan oleh bupati seperti yang diamanatkan dalan UU 32/2004 | en |
dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
dc.title | Kecamatan di era otonomi daerah : status dan wewenang serta konflik sosial | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Center for Agriculture and Rural Development Studies (CARDS) [47]
Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)