Evaluasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Program Pendanaan Kompetisi melalui Kegiatan Keaksaraan Fungsional di Kabupaten Karawang

Abstract

Berkaitan dengan upaya akselerasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah meluncurkan Program Pendanaan Kompetisi berbasis Indeks Pembangunan Manusia berupa bantuan dana program untuk Kabupaten Karawang sebesar Rp. 15 milyar per tahun selama 2 tahun anggaran. Tujuan program tersebut yaitu dalam rangka mencapai IPM Jawa Barat mencapai IPM 80 yaitu disejajarkan sebagai propinsi sejahtera pada tahun 2010. Adapun muatan program berupa kegiatan yang bersentuhan dengan peningkatan indikator IPM bidang kesehatan, bidang pendidikan dan daya beli masyarakat. Asumsi dari program tersebut adalah apabila IPM kabupaten meningkat, maka tentunya akan meningkatkan IPM Propinsi Jawa Barat. Tujuan kajian ini secara umum adalah untuk mengkaji dan meneliti serta mengevaluasi peningkatan sumber daya manusia melalui program pendanaan kompetisi bidang pendidikan khususnya kegiatan keaksaraan fungsional, sedangkan tujuan khusus dari kajian ini adalah, menganalisis kondisi awal SDM masyarakat Kabupaten Karawang, menginventarisir faktor-faktor penghambat dan pendukung program peningkatan kualitas SDM pada program pendanaan kompetisi bidang pendidikan, mengungkapkan persepsi warga belajar sasaran kegiatan keaksaraan fungsional terhadap implementasi/pelaksanaan dan kontribusi kegiatan keaksaraan fungsional dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Karawang dan merumuskan kebijakan yang dapat diterapkan oleh Satuan Pelaksana PPK-IPM melalui kegiatan Keaksaraan Fungsional. Objek kajian adalah pelaksanaan evaluasi peningkatan SDM melalui program PPK-IPM bidang pendidikan khususnya kegiatan keaksaraan fungsional (KF) mencakup target dan capaian kegiatan Satlak bidang pendidikan, KBM keaksaraan fungsional dari warga belajar. Dilain pihak mengungkapkan faktor internal dan eksternal Satlak bidang pendidikan guna mengevaluasi sekaligus merumuskan alternatif strategi sebagai bahan rekomendasi keberlanjutan program. Lokasi kajian di Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat. Hasil kajian mengungkapkan bahwa dengan melihat kondisi awal masyarakat Kabupaten Karawang pendidikannya sangat rendah, dari hasil penelitian menyatakan perlu mendapatkan prioritas untuk segera dilakukan peningkatan SDM melalui kegiatan keaksaraan fungsional, hal itu sesuai dengan tanggapan Satlak PPK IPM terhadap kondisi awal tingkat pendidikan masyarakat Karawang.Dalam kegiatan keaksaraan fungsional didukung oleh faktor penunjang yaitu adanya komitmen dan dukungan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Karawang, alokasi anggaran yang relatif besar, cukup besarnya dukungan dari stokeholder dan masyarakat terhadap kegiatan keaksaraan fungsional, dan tumbuhnya peningkatan minat masyarakat terhadap pendidikan. Selain faktor penunjang, terdapat faktor penghambat dalam kegiatan Keaksaraan Fungsional yang merupakan kelemahan yaitu masih kurangnya koordinasi, masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan keaksaraan dan data penyandang buta aksara di Kabupaten Karawang yang masih besar sehingga memerlukan pelayanan maksimal. Faktor penunjang dan penghambat dalam pengelolaan kegiatan keaksaraan fungsional dapat dikelola oleh Satlak PPK IPM. Persepsi warga masyarakat warga belajar dan tutor terhadap penyelenggaraan kegiatan keaksaraan fungsional sudah sesuai dengan harapan.Untuk keberlanjutan program keaksaraan fungsional setelah program PPK-IPM berakhir akan dilanjutkan dengan APBD II dan peran serta masyarakat. Kegiatan Keaksaraan Fungsional ditunjang dengan beberapa pernyataan dari stakeholders untuk dapat memperkuat kegiatan ini melalui komitmen bantuan baik dana, sumber daya manusia maupun peralatan. Selain itu partisipasi dari masyarakat terus digali dan ditumbuhkan untuk menjadi pendorong bagi kegiatan keaksaraan dimasa-masa yang akan datang. Rancangan program yang dihasilkan dari evaluasi kebijakan dengan pendekatan partisipatoris melalui tahapan exit strategy menghasilkan kebijakan antara lain Pemberantasan buta aksara melalui GERTAS BUTA AKSARA (Gerakan Penuntasan Buta Aksara) mengandung makna bahwa pemberantasan buta aksara harus dilaksanakan secara menyeluruh sebagai suatu gerakan yang menyeluruh menuju masyarakat Karawang yang melek huruf (bebas buta aksara), program pendamping selain Gertas Buta juga perlu dilaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan angka rata-rata lama sekolah (RLS) dengan kegiatan-kegitan kejar Paket A, B dan C di Kecamatan-kecamatan yang angka buta aksara dan angka drop out SMP dan SMA tinggi. Kegiatan-kegiatan yang direkomendasikan untuk dilaksanakan sebagai tindak lanjut program-program Gertas Buta dan peningkatan RLS adalah, pembentukan dan pemberdayaan taman bacaan rakyat, penyelenggaraan radio komunitas sebagai sarana komunikasi antar warga belajar, pemberdayaan komunitas warga belajar bermitra dengan LSM, perusahaan swasta/BUMN melalui program coorporate social responsibility, pemberdayaan PKBM dan Pembentukan PKBM, pembukaan SMP Terbuka di daerah yang tinggi angka DO SMP, penyelenggaraan kemitraan dengan PKK, Majelis Taklim, DKM dan Pondok Pesantren untuk penyelenggaraan keaksaraan fungsional, akselerasi penuntasan Kecamatan Bebas Buta Aksara, peningkatan kualitas Tutor KF, Tutor Paket A, B dan C. 4