Kompetensi Enumerator Penerimaan Negara Bukan Pajak Pascaproduksi (Studi Kasus: Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman)

Abstract

Implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi pada sektor perikanan menuntut ketersediaan data hasil tangkapan yang akurat, transparan, dan konsisten. Data tersebut dicatat oleh enumerator di pelabuhan perikanan dan menjadi dasar dalam penentuan besaran PNBP, pengelolaan sumber daya perikanan, serta perumusan kebijakan. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan permasalahan terkait ketidakakuratan data yang disebabkan oleh keterbatasan kompetensi enumerator, seperti kurangnya pemahaman regulasi, kesalahan prosedur pencatatan, serta keterbatasan keterampilan teknis di lapangan. Selain itu, belum tersedianya acuan standar kompetensi yang jelas menyebabkan tidak adanya pedoman yang seragam dalam pelaksanaan tugas enumerator. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun acuan standar kompetensi enumerator PNBP pascaproduksi, mengidentifikasi kompetensi enumerator di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman berdasarkan acuan yang disusun, serta merumuskan strategi peningkatan kompetensi enumerator. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan November 2025 di PPS Nizam Zachman Jakarta dengan menggunakan pendekatan Design Science Research (DSR) dan Content Validity Index (CVI), analisis kesenjangan (gap analysis), serta analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT) dan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa acuan standar kompetensi enumerator berhasil disusun dalam tiga dimensi utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dengan total 22 indikator kompetensi yang tervalidasi dengan tingkat validitas sangat tinggi (S-CVI = 0,95). Kompetensi enumerator menunjukkan ketidakseimbangan antar dimensi, yang mana dimensi sikap memiliki tingkat kompetensi relatif tinggi (gap = 0,11) sementara dimensi pengetahuan (gap = 0,31) dan keterampilan (gap = 0,30) masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Kesenjangan terbesar ditemukan pada indikator pemahaman regulasi serta kemampuan teknis penggunaan alat dan pencatatan data, yang berpotensi menyebabkan ketidakakuratan data hasil tangkapan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kompetensi enumerator tidak terbentuk secara optimal hanya melalui pengalaman kerja, melainkan memerlukan proses pembelajaran yang terstruktur dan berkelanjutan (competency by learning). Oleh karena itu, strategi peningkatan kompetensi difokuskan pada penguatan pelatihan berbasis regulasi, peningkatan kapasitas teknis, serta pengembangan sistem pembinaan kompetensi yang terarah. Implikasi penelitian ini adalah penguatan sistem pengembangan kompetensi enumerator untuk meningkatkan kualitas data hasil tangkapan yang dapat mendukung akurasi perhitungan PNBP pascaproduksi dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.