Keberlanjutan Perhutanan Sosial di Jawa Pasca Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)

Abstract

Perhutanan Sosial (PS) di Pulau Jawa sudah dimulai sejak tahun 1972 ketika Perhutani meluncurkan program Mantri-Lurah, atau juga yang dikenal sebagai prosperity approach. Meskipun sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat belum optimal, bahkan kondisi lingkungan hutan makin terdegradasi. Untuk mengatasi hal ini Kementerian Kehutanan (atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum Oktober 2024) mengambil alih sekitar 1,1 juta hektar di Jawa untuk dikelola menjadi Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Kebijakan ini diambil untuk mengatasi dua permasalahan utama pengelolaan hutan di Jawa yaitu fonflik tenurial dan lahan kritis, yang selama ini tidak dapat ditangani oleh Perum Perhutani. Kebijakan ini memiliki enam kepentingan, yaitu 1) perhutanan sosial, 2) penataan kawasan, 3)penggunaan kawasa, 4) rehabilitiasi hutan, 5) perlindungan hutan, dan 6) pemanfaatan jasa lingkungan. Penelitian berfokus pada empat aspek pada PS di KHDPK. Pertama penelitian ini bertujuan menyelidiki bagaimana latar belakang dikeluarkannya kebijakan KHDPK dan kinerja PS sebelum KHDPK, transformasi kelembagaan, dan reaksi para pihak terhadap kebijakan tersebut. Sebagai kebijakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja No 11 tahun 2020 (kemudian dirubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023) kebijakan ini mendapat pro-kontra di masyarakat, akademisi, politisi, BUMN bidang kehutanan, dan pemerhati lingkungan hidup dan kehutanan. Di satu sisi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi lebih kepada Masyarakat sekaligus menyelesaikan permasalahan tenurial. Di sisi lain kebijakan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih besar, dengan diberikannya akses yang lebih besar kepada para pemegang izin. Untuk mencapai tujuan ini digunakan analisis diskursus, dengan pengambilan data menggunaakan analisis konten. Kedua, penelitian ini bertujuan mengetahui kelembagaan PS di KHDPK. Kelembagaan PS dikaji menggunakan metode Institutional Analysis and Development (IAD). Lebih lanjut, beberapa aspek kelembagaan lain yang dikaji meliputi stakeholder/actor, bundles & transfer of right, dan akses. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberlanjutan PS di KHDPK. Keberlanjutan PS di KHDPK diukur dengan dua pendekatan yaitu 1) penapisan terhadap penerimaan sosial, kelayakan ekonomi, dan kesesuaian ekologi/tempat tumbuh. dan 2) menggunakan Rapid Appraisal for Social Forestry (Rap-SF) yang terdiri dari Multidimensional Scale Analysis (MDS), Monte Carlo, and Leverage. Terakhir penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi berdasarkan hasil pada tiga tujuan penelitian sebelumnya. Strategi kebijakan dilakukan dengan menggunakan analisis prospektif. Tahap akhir dari analisis prospektif adalah membangun skenario strategis model pengelolaan perhutanan sosial berkelanjutan. Skenario ini menggabungkan beberapa kondisi variabel kunci yang mungkin terjadi. Dalam penelitian ini, skenario dikelompokkan menjadi tiga klaster skenario, yaitu skenario pesimis, skenario moderat, dan skenario optimis. Temuan penelitian memiliki implikasi signifikan bagi kebijakan pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial. Perumusan kebijakan yang tepat memerlukan informasi dari berbagai aspek. Hasil menunjukkan bahwa keberlanjutan PS di KHDPK pada posisi kurang berkelanjutan untuk dimensi ekonomi dan cukup berkelanjutan untuk dimensi sosial, ekologi, kelembagaan, serta akses dan teknologi. Kegiatan multi usaha kehutanan juga layak diusahakan dalam kegiatan PS di KHDPK dan secara sosial jenis yang ditanam adalah jenis yang diterima oleh masyarakat. Meskipun demikian secara ekologi terdapat beberapa jenis tanaman yang kurang cocok dengan kondisi iklim mikro setempat, sehingga berpotensi menyebabkan produksi yang kurang optimal. Akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan juga lebih besar, jika dibandingkan dengan Perhutanan Sosial pada saat di bawah Perum Perhutani. Aktor dalam PS di KHDPK juga sangat beragam, dimana aktor yang dominan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pendamping perhutanan sosial, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kontribusi utama dari penelitian ini adalah pengujian teori desentralisasi dan devolusi kehutanan, sebagai salah satu kunci sukses keberlanjutan pengelolaan hutan. Sampai dengan saat ini desentralisasi selalu identik diikuti dengan devolusi. Dalam kebijakan PS di KHDPK, ditemukan tingkat penyerahan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat (devolusi), pada saat kebijakan ini justru mengarah ke sentralisasi pengelolaan, dengan penarikan kewenangan ke Kementerian Kehutanan. Kontribusi lain adalah beberapa rekomendasi kebijakan terkait untuk meningkatkan kinerja PS dan menjamin keberlanjutannya. Beberapa diantaranya meliputi; pola tanam dan jenis tanaman, jumlah pendamping PS, pengelolaan aset, dan perlunya lembaga di tingkat tapak. Penelitian di masa depan perlu mengkaji dampak dari kebijakan KHDPK terhadap kondisi lingkungan dengan berbasis teknologi GIS juga diperlukan. Akses besar yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat perlu dikontrol untuk menghindari terjadinya degradasi lingkungan yang salah satunya diindikasikan dengan jumlah tutupan pohon di kawasan hutan.

Social Forestry (SF) in Java was started in 1972 when Perhutani launched the Mantri-Lurah program, also known as the prosperity approach. Although it has been going on for more than 50 years, the economic benefits received by the community have not been optimal, even though the condition of the forest environment is increasingly degraded. To overcome this, the Ministry of Forestry (or the Ministry of Environment and Forestry before October 2024) took over around 1.1 million hectares in Java to be managed as a Forest Area with Special Management (KHDPK). This policy was adopted to address two major forest management issues in Java: tenure conflicts and critical land, which Perum Perhutani has been unable to address. This policy has six objectives: 1) social forestry, 2) regional planning, 3) land use, 4) forest rehabilitation, 5) forest protection, and 6) utilization of environmental services. The research focuses on four main aspects of SF in KHDPK. First, this research aims to investigate the background of the issuance of the KHDPK policy, institutional transformation, and the reactions of the parties to the policy. As a derivative policy of the Job Creation Law No. 11 of 2020 (later amended to Law No. 6 of 2023), this policy has received pros and cons in the community, academics, politicians, BUMN in the forestry sector, and environmental and forestry observers. On the one hand, this policy is expected to provide more economic benefits to the community while solving tenurial problems. On the other hand, this policy is feared to cause greater environmental damage by providing greater access to permit holders. To achieve this goal, discourse analysis is used, with data collection using content analysis. Second, this study aims to determine the SF institution in KHDPK. The SF institution is studied using the Institutional Analysis and Development (IAD) method. Furthermore, several other institutional aspects studied include stakeholders/actors, bundles & transfer of rights, and access. Third, this study aims to determine the level of sustainability of SF in KHDPK. The sustainability of SF in KHDPK is measured by two approaches, namely 1) screening for social acceptance, economic feasibility, and suitability of growing sites. and 2) using Rapid Appraisal for Social Forestry (Rap-SF), consisting of Multidimensional Scale Analysis (MDS), Monte Carlo, and Leverage. Finally, this study aims to formulate a strategy based on the results of the three previous research objectives. The policy strategy is carried out using prospective analysis. The final stage of prospective analysis is to build a strategic scenario for a sustainable social forestry management model. This scenario combines several key variable conditions that may occur. In this study, the scenarios are grouped into three scenario clusters, namely the pessimistic scenario cluster, the moderate scenario cluster, and the optimistic scenario cluster. The research findings have significant implications for forest management policies through Social Forestry. Proper policy formulation requires information from various aspects. The results show that the sustainability of SF in KHDPK is in a less sustainable position for the economic dimension and quite sustainable for the social, ecological, institutional, and access and technology dimensions. Multiforestry

business activities are also feasible in SF activities in KHDPK, and socially, the types planted are types that are preferred by the community. However, ecologically, several types of plants are less suitable for local microclimate conditions, thus potentially causing less than optimal production. Community access to forest resources is also greater when compared to Social Forestry, when it was under Perum Perhutani. Actors in SF in KHDPK are also very diverse, where the dominant actors are the Ministry of Environment and Forestry, social forestry assistants, and Non-Governmental Organizations (NGOs). The main contribution of this study is the testing of the theory of decentralization and forestry devolution, as one of the keys to the success of sustainable forest management. Until now, decentralization has always been identical to devolution. In the SF policy in KHDPK, a greater level of authority transfer to the community (devolution) was found at a time when this policy was leading to the centralization of management, with the withdrawal of authority to the Ministry of Forestry. Another contribution is several policy recommendations related to improving SF performance and ensuring its sustainability. Some of them include planting patterns and types of plants, the number of SF assistants, asset management, and the need for institutions at the site level. Future research needs to study the impact of the KHDPK policy on environmental conditions, based on GIS technology is also needed. The large amount of access given by the government to the community needs to be controlled to avoid environmental degradation, one of which is indicated by the amount of tree cover in the forest area.