Model Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Kelautan di Kawasan Strategis Nasional

Abstract

Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) telah mengalami percepatan pembangunan yang sangat intensif dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan kunjungan wisatawan, perkembangan infrastruktur, serta ekspansi aktivitas ekonomi pesisir dan laut menciptakan peluang ekonomi yang signifikan bagi Kabupaten Manggarai Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, dinamika pembangunan yang cepat ini juga memunculkan persoalan serius terkait keberlanjutan lingkungan, pemerataan manfaat ekonomi, dan tata kelola kawasan yang kompleks. Pertumbuhan pariwisata bahari yang masif tidak hanya memperbesar tekanan terhadap Taman Nasional Komodo, tetapi juga mempertegas ketimpangan kelembagaan antara lembaga pusat, daerah, dan masyarakat lokal. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akar permasalahan pembangunan Labuan Bajo bukan terletak pada lemahnya potensi ekonomi, tetapi pada lemahnya kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, fragmentasi kebijakan, serta minimnya koordinasi antaraktor. Kondisi ini sesuai dengan pandangan North (1990) bahwa institusi menentukan arah pembangunan melalui aturan main dan insentif yang tercipta. Demikian pula, kerangka Institutional Analysis and Development (Ostrom 2005) menegaskan bahwa interaksi aktor, aturan, dan konteks situasi tindakan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan tata kelola kawasan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analitis yang mampu memetakan relasi kekuasaan dan pola interaksi secara holistik agar model kelembagaan yang efektif dapat dirumuskan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan Model Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Kelautan di Labuan Bajo yang mampu mengharmoniskan kepentingan ekonomi, konservasi, dan sosial melalui pendekatan tata kelola kolaboratif. Tujuan tersebut dijabarkan melalui tiga sasaran operasional: (1) mengidentifikasi dan memetakan aktor, kepentingan, serta relasi kekuasaan dalam pengembangan ekonomi kelautan; (2) mengidentifikasi variabel kunci yang memengaruhi dinamika pembangunan pariwisata pesisir dan laut; serta (3) menyusun model kelembagaan berdasarkan analisis interaksi aktor dan variabel strategis yang relevan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif–kuantitatif dengan basis teori kelembagaan. Kerangka IAD digunakan untuk merumuskan action situation, aktor, aturan formal, aturan informal, dan pola interaksi dalam tata kelola kawasan. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, serta analisis dokumen kebijakan pusat dan daerah. Untuk memetakan posisi dan pengaruh aktor, penelitian menggunakan metode MACTOR (Matrix of Alliances and Conflicts: Tactics, Objectives, and Recommendations). MACTOR memungkinkan analisis terhadap tingkat pengaruh, ketergantungan, ambivalensi, konvergensi kepentingan, serta pemetaan tujuan strategis antaraktor. Selain itu, metode MICMAC digunakan untuk mengidentifikasi variabel pendorong, variabel relay, variabel hasil, dan variabel otonom dalam dinamika pembangunan ekonomi kelautan. Integrasi IAD–MACTOR–MICMAC menghasilkan pendekatan analitis komprehensif yang mampu menjelaskan struktur kelembagaan secara menyeluruh. Hasil analisis MACTOR mengidentifikasi 14 aktor utama dalam pengembangan ekonomi kelautan Labuan Bajo, dengan tidak satu pun aktor berada di Kuadran 1. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada aktor dominan dan seluruh aktor saling bergantung sehingga pembangunan tidak dapat dilakukan secara unilateral. Delapan aktor berada pada Kuadran 2—memiliki pengaruh dan ketergantungan tinggi—sehingga menjadi aktor strategis yang harus dilibatkan dalam tata kelola berbasis kolaborasi. Tiga aktor berada pada Kuadran 3 dengan ketergantungan tinggi namun pengaruh rendah, sedangkan tiga aktor pusat berada pada Kuadran 4 dengan tingkat keterlibatan rendah. Konvergensi tertinggi ditemukan antara DTourism dan BPOLBF, menandakan harmoni kepentingan pusat–daerah dalam pengembangan pariwisata. Tujuan strategis yang disepakati seluruh aktor mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan PAD. Sebaliknya, pembangunan infrastruktur masif dan penguatan regulasi ditolak oleh aktor tertentu, khususnya NGOs dan lembaga konservasi, karena dinilai berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan kelembagaan antara intensifikasi ekonomi dan kebutuhan konservasi, sejalan dengan konsep institutional interplay (Young, 2002). Analisis MICMAC menunjukkan bahwa variabel kunci yang paling berpengaruh meliputi partisipasi masyarakat, infrastruktur, regulasi, pengembangan SDM, serta pelatihan dan pendidikan. Governance dan conflict berperan sebagai variabel relay yang menentukan stabilitas sistem. Variabel hasil mencakup koordinasi dan pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan kesejahteraan, disparitas, dan income generation berperan sebagai variabel otonom. Dua hubungan variabel yang paling krusial adalah keterkaitan antara infrastruktur–income generation dan partisipasi–income generation, menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tepat guna serta keterlibatan masyarakat lokal. Hasil penelitian mengungkap bahwa persoalan mendasar pengembangan Labuan Bajo adalah kelembagaan yang belum efektif, ditandai oleh koordinasi yang lemah, fragmentasi kebijakan, tumpang tindih kewenangan, serta minimnya aturan operasional yang jelas. Dengan mengombinasikan temuan analisis aktor dan variabel strategis, penelitian ini merumuskan Model Kelembagaan Ekonomi Kelautan berbasis Collaborative Governance. Model ini menekankan kolaborasi lintas-aktor, penyelarasan kewenangan pusat–daerah, penguatan kapasitas masyarakat lokal, peran aktif lembaga konservasi, serta mekanisme koordinasi adaptif berbasis data. Model ini tidak hanya menjelaskan kondisi eksisting, tetapi juga menawarkan pathway kelembagaan yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPOLBF, BTNK, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan pembangunan ekonomi kelautan yang inklusif dan berkelanjutan.

Labuan Bajo, designated as one of Indonesia’s Super Priority Tourism Destinations (DPSP) and a National Strategic Area (KSN), has undergone rapid and complex development in recent years. The accelerated growth of marine and coastal tourism provides significant economic opportunities for the region; however, it simultaneously generates multidimensional challenges related to environmental sustainability, social equity, and institutional governance. The rapid expansion of tourism activities has intensified pressures on Komodo National Park, widened disparities in benefit distribution, and revealed critical weaknesses in the governance system. These challenges reflect the presence of fragmented institutional structures involving multiple actors, overlapping authorities, and asymmetrical power relations. Prior studies consistently show that the core issue of development in Labuan Bajo does not lie in the lack of economic potential but in the institutional weaknesses that hinder coordinated action among stakeholders. These include fragmented policies, poor inter-agency coordination, unclear authority boundaries, and limited community involvement. Such conditions align with North’s (1990) view that institutions—understood as rules and incentive structures—shape human interactions and development outcomes. Similarly, Ostrom’s (2005) Institutional Analysis and Development (IAD) framework highlights how actor interactions, rules-in-use, and action situations shape governance performance. Within this context, a comprehensive institutional assessment is required to identify the patterns and dynamics that influence marine economic development in Labuan Bajo. The aim of this dissertation is to formulate an Institutional Model for Marine Economic Development in Labuan Bajo, capable of harmonizing economic, conservation, and social objectives through a collaborative governance approach. Specifically, the study pursues three objectives: (1) identifying and mapping the actors, interests, and power relations in the marine economic development of Labuan Bajo; (2) analyzing the key variables that shape the dynamics of coastal and marine tourism development; and (3) developing an institutional model based on actor interactions and strategic variables identified through structured analysis. The research employs a qualitative–quantitative approach grounded in institutional theory. The IAD framework forms the conceptual basis for identifying action situations, actors, rules (formal and informal), and interaction patterns in the governance system. Data were obtained through literature reviews, in-depth interviews, focus group discussions, and analysis of policy documents. To map actor power and influence, the study applies the MACTOR method (Matrix of Alliances and Conflicts: Tactics, Objectives, and Recommendations), which enables an examination of influence–dependence relations, ambivalence, convergence, and strategic objectives among actors. Additionally, MICMAC analysis is used to classify key variables into driving, relay, output, and autonomous categories, providing a deeper understanding of the structural dynamics affecting marine economic development. The MACTOR analysis identifies 14 key actors involved in Labuan Bajo’s marine economic development. None of the actors occupy Quadrant 1, indicating the absence of a dominant actor; all stakeholders are interdependent and cannot shape development outcomes unilaterally. Eight actors situated in Quadrant 2—those with high influence and high dependence—represent strategic stakeholders whose collaboration is essential for effective governance. Three actors fall under Quadrant 3 (low influence–high dependence), while three central government actors appear in Quadrant 4 (low influence–low dependence), indicating limited involvement at the operational level. The strongest convergence is observed between DTourism and BPOLBF, reflecting strong alignment between central and regional government interests. Three strategic objectives—community income generation, employment creation, and regional revenue enhancement—are supported by all actors. Conversely, massive infrastructure development and regulatory strengthening are resisted by certain actors, especially NGOs and conservation bodies, due to concerns over environmental risks. This tension reflects the institutional interplay between economic expansion and conservation priorities, consistent with Young’s (2002) theory of institutional interactions. The MICMAC analysis identifies key driving variables that include community participation, infrastructure, regulation, human resource development, and training and education. Governance and conflict function as relay variables, influencing the system’s stability, while coordination and information technology serve as output variables. Welfare, disparity, and income generation appear as autonomous variables. Among these, the relationships between infrastructure–income generation and participation–income generation emerge as the most influential, highlighting the importance of community involvement and infrastructure adequacy in shaping sustainable development outcomes. Overall, the study reveals that the central challenge in Labuan Bajo’s tourism development lies in ineffective institutional governance characterized by weak coordination, policy fragmentation, and overlapping authorities. By integrating the findings from actor and variable analyses, this dissertation formulates a Collaborative Governance–based Institutional Model for marine economic development. The model emphasizes cross-actor collaboration, alignment of central and regional authorities, strengthening community capacity, enhancing the role of conservation institutions, and implementing adaptive and data-driven coordination mechanisms. The institutional model not only describes the existing conditions but also offers structured pathways for improving governance practices among central government, local government, BPOLBF, BTNK, business actors, and local communities. The study contributes theoretically by advancing the application of IAD in marine tourism and DPSP contexts and methodologically by integrating MACTOR–MICMAC to analyze power dynamics and strategic variables. Practically, the research provides an institutional framework capable of supporting Labuan Bajo’s transition toward more collaborative, inclusive, and sustainable marine economic development—offering insights applicable to other coastal regions facing similar governance challenges.