Resurjensi Tunakisma: Pelanggengan Proses Eksklusi dan Rekonsentrasi (Perubahan Sosio-Agraria di Kadupandak Cianjur Jawa Barat)

Abstract

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis untuk membongkar fenomena ngagarap dan ngabanda di tanah negara. Pilihan strategi penelitian dan teori mengarahkan peneliti untuk melibatkan partisipan penggarap dan tunakisma. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus dan pengamatan lapangan yang didukung dengan data sekunder. Proses penelitian lapangan berlangsung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan Oktober 2018. Analisis data penelitian berparadigma kritis melipidi tahapan: (1) interpretatif, (2) empiris, (3) dialektik, dan (4) perumusan dan konstruksi hasil penelitian sesuai dengan teori yang relevan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, reproduksi ketimpangan agraria yang menyejarah memberikan konsekuensi ketunakismaan penggarap dalam perubahan sosio-agraria. Perubahan sosio-agraria dalam ruang, temporalitas dan perseteruan tidak sepenuhnya mengubah ketimpangan struktur penguasaan tanah di Kadupandak. Kedua, perubahan sosio-agraria yang mereproduksi ketunakismaan penggarap tersebut disebabkan oleh bekerjanya proses eksklusi dan marjinalisasi. Proses eksklusi mengalami pergeseran dari eksklusi yang tampak jelas di permukaan menjadi eksklusi orang-orang dekat yang tetap mereproduksi ketunakismaan. Ketiga, eksklusi orang-orang dekat memberikan konsekuensi perubahan sosio-agraria yang mengarah pada resurjensi tunakisma. Arah dan gejala resurjensi tersebut ditunjukkan dengan proses-proses lokal ngagarap dan ngabanda sebagai representasi dinamika akses-eksklusi yang terjadi secara bersamaan di tengah upaya petani memperjuangkan perombakan struktur agraria dari bawah (land reform by leverage). Saran dalam penelitian ini berimplikasi praktis dan kebijakan. Pertama. dilaksanakannya penguatan sosial politik penggarap melalui penguatan organisasi Paguyuban Petani Cianjur (PPC). Kedua, mendorong pembentukan usaha ekonomi kolektif melalui koperasi petani, dan selanjutnya pembentukan industrialisasi pedesaan berbasis masyarakat yang mengolah hasil-hasil pertanian. Ketiga, implikasi kebijakan persoalan resurjensi tunakisma hendaknya dimasukkan sebagai komponen kebijakan pertanahan sesuai dengan amanat UUPA 1960. Selain itu, diperlukan kebijakan untuk merealisasikan industrialisasi pertanian berbasis koperasi pedesaan yang sesuai dengan potensi produk pertanian di desa setempat.