| dc.description.abstract | Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur
membuka peluang besar untuk menciptakan sebuah kota berkelanjutan yang dapat
mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dengan pembangunan infrastruktur.
Salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan IKN adalah pemanfaatan
jasa ekosistem yang ada di kawasan tersebut, seperti penyediaan air bersih,
pengaturan iklim, pemurnian udara, dan pencegahan bencana. Jasa-jasa ini berperan
penting dalam mendukung keberlanjutan kota dan kualitas hidup penduduknya.
Namun, pemanfaatan jasa ekosistem di IKN menghadapi berbagai tantangan, mulai
dari degradasi lahan hingga perbedaan kepentingan antara berbagai aktor yang
terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan IKN. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi jasa ekosistem yang kritis bagi IKN, menganalisis variabel kunci
yang memengaruhi pemanfaatannya, serta merumuskan kebijakan untuk
mendukung pembangunan berkelanjutan di IKN.
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi dan memetakan jasa
ekosistem utama yang berperan dalam keberlanjutan pembangunan IKN, (2)
menganalisis variabel kunci yang memengaruhi kualitas dan keberlanjutan jasa
ekosistem di IKN, (3) merumuskan kebijakan berbasis jasa ekosistem yang dapat
mendukung pembangunan IKN yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan
(4) menganalisis peran dan pengaruh stakeholder utama dalam implementasi
kebijakan pemanfaatan jasa ekosistem.
Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk
mengumpulkan dan menganalisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui Focus Group Discussions (FGD) yang melibatkan pakar geologi,
hidrologi, ekologi, dan kebijakan lingkungan, untuk mengidentifikasi dan memberi
bobot pada variabel kunci yang memengaruhi pemanfaatan jasa ekosistem di IKN.
Selain itu, digunakan pula metode MICMAC (Matrix Impact Cross-Impact
Multiplication) untuk menganalisis hubungan antar variabel dan MULTIPOL
(Multiple Policy Modeling) untuk mengevaluasi dampak dari berbagai kebijakan
yang diusulkan. Data sekunder berupa peta bentang alam, peta vegetasi, dan peta
tutupan lahan juga digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan kondisi
eksisting jasa ekosistem di IKN.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 17 jasa ekosistem utama yang
berperan penting di IKN, dengan 9 jasa ekosistem memiliki status tinggi, termasuk
pengaturan iklim, pemurnian air, dan pencegahan bencana. Namun, penyediaan air
bersih menjadi satu-satunya jasa ekosistem yang memiliki status rendah, yang
menandakan adanya keterbatasan sumber daya air yang dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan penduduk di IKN. Selain itu, hasil analisis
menggunakan MICMAC menunjukkan bahwa beberapa variabel,
seperti pengaturan tata aliran air, pengolahan limbah, dan sumber daya air,
memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlanjutan ekosistem di IKN.
Analisis MULTIPOL juga mengidentifikasi bahwa kebijakan berbasis infrastruktur
hijau yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan adalah
skenario kebijakan yang paling efektif untuk menjaga keberlanjutan jasa ekosistem.
Pemetaan stakeholder melalui Matrix ConvergenceDivergence mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan kepentingan yang
signifikan antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, yang dapat memengaruhi
implementasi kebijakan terkait pengelolaan jasa ekosistem. Namun, analisis ini
juga menunjukkan bahwa dengan pendekatan kolaboratif dan inklusif, kebijakan
yang mengintegrasikan peran aktif masyarakat lokal dan sektor swasta dapat
menciptakan sinergi dalam pengelolaan sumber daya alam di IKN.
Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan jasa
ekosistem memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan
pembangunan IKN. Penyediaan air bersih yang memiliki status rendah, perlu
menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur IKN. Oleh
karena itu, disarankan agar pemerintah pusat dan daerah memperkuat kebijakan
pengelolaan air bersih dan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan
masyarakat untuk mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Selain itu,
kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur hijau, seperti konservasi air
tanah dan pengelolaan limbah, sangat diperlukan untuk meningkatkan ketahanan
IKN terhadap perubahan iklim dan bencana alam.
Rekomendasi kebijakan dari penelitian ini adalah:
1. Pembangunan infrastruktur hijau: memperkuat kebijakan yang mendukung
pembangunan infrastruktur hijau, seperti sistem pengelolaan air hujan dan
penyerapan air alami, untuk meningkatkan ketahanan IKN terhadap bencana dan
perubahan iklim.
2. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan: mengimplementasikan kebijakan
yang berbasis pada prinsip pengelolaan air berkelanjutan, dengan fokus pada
efisiensi penggunaan air dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.
3. Pendekatan inklusif dalam pengelolaan sumber daya alam: mengintegrasikan
masyarakat lokal dan sektor swasta dalam perencanaan dan implementasi
kebijakan terkait pengelolaan jasa ekosistem untuk menciptakan sinergi dan
mendukung keberlanjutan ekosistem di IKN. | |
