| dc.description.abstract | Perairan Karimunjawa merupakan salah satu wilayah penting dalam
pemanfaatan sumberdaya kakap merah (Lutjanus malabaricus) yang memiliki nilai
ekonomi tinggi. Namun, aktivitas penangkapan di kawasan ini telah mencapai batas
optimal dan didominasi oleh hasil tangkapan berukuran belum matang gonad,
sehingga berpotensi menimbulkan overfishing dan mengancam ketersediaan stok di
alam. Upaya pengelolaan kakap merah memang telah tercantum dalam Rencana
Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu, namun belum secara spesifik
mengakomodasi kondisi perikanan di Karimunjawa. Berdasarkan hal tersebut,
penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi perikanan kakap merah di
Karimunjawa, merekomendasikan opsi pengelolaan berdasarkan Method
Evaluation and Risk Assessment (MERA), serta menyusun prosedur validasi
penyusunan opsi pengelolaan.
Sebagian besar data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil
penelitian terdahulu yang masih relevan serta data perikanan dari Wildlife
Conservation Society (WCS), yang kemudian diolah melalui kuesioner untuk
aplikasi MERA dalam mengevaluasi opsi pengelolaan terbaik. Rekomendasi yang
dihasilkan diverifikasi melalui observasi lapangan dan wawancara dengan nelayan
pengguna alat tangkap pancing ulur dan bubu, serta pihak pengelola seperti Balai
Taman Nasional Karimunjawa, Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa, dan
Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Seluruh proses verifikasi dan
analisis dilakukan secara deskriptif untuk mendukung penyusunan prosedur
pengelolaan yang tepat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kakap merah (Lutjanus malabaricus) di
Karimunjawa memiliki nilai Spawning Potential Ratio (SPR) sebesar 20%, yang
mengindikasikan status fully-exploited dengan rata-rata ukuran ikan tertangkap
lebih kecil dari ukuran ikan pertama kali matang gonad. Opsi pengelolaan yang
direkomendasikan melalui aplikasi MERA adalah pembatasan jumlah hasil
tangkapan (DD4010), namun opsi lain seperti pembatasan upaya penangkapan,
perluasan area konservasi, dan pembatasan ukuran ikan juga dapat dipertimbangkan
secara bersamaan. Validasi dilakukan melalui konfirmasi pengalaman nelayan dan
persepsi mereka serta pihak pemerintah terhadap implementasi pengelolaan.
Mayoritas nelayan lebih mendukung pengelolaan berbasis area konservasi, namun
kurang mendukung pembatasan hasil tangkapan, unit kapal, maupun ukuran ikan.
Penelitian ini menyoroti rendahnya kualitas data perikanan yang menjadi
tantangan dalam implementasi pengelolaan yang disarankan akibat kebiasaan
nelayan yang langsung mendaratkan dan menjual hasil tangkapan ke pengepul
tanpa pencatatan yang memadai. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan
evaluasi dan perbaikan sistem pendataan, dengan melibatkan nelayan, pengepul,
dan PPP Karimunjawa, agar analisis data dapat dilakukan lebih optimal. | |
