Opsi Pengelolaan Perikanan Kakap Merah (Lutjanus malabaricus) Berbasis Kondisi Stok di Perairan Karimunjawa

Abstract

Perairan Karimunjawa merupakan salah satu wilayah penting dalam pemanfaatan sumberdaya kakap merah (Lutjanus malabaricus) yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, aktivitas penangkapan di kawasan ini telah mencapai batas optimal dan didominasi oleh hasil tangkapan berukuran belum matang gonad, sehingga berpotensi menimbulkan overfishing dan mengancam ketersediaan stok di alam. Upaya pengelolaan kakap merah memang telah tercantum dalam Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu, namun belum secara spesifik mengakomodasi kondisi perikanan di Karimunjawa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi perikanan kakap merah di Karimunjawa, merekomendasikan opsi pengelolaan berdasarkan Method Evaluation and Risk Assessment (MERA), serta menyusun prosedur validasi penyusunan opsi pengelolaan. Sebagian besar data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian terdahulu yang masih relevan serta data perikanan dari Wildlife Conservation Society (WCS), yang kemudian diolah melalui kuesioner untuk aplikasi MERA dalam mengevaluasi opsi pengelolaan terbaik. Rekomendasi yang dihasilkan diverifikasi melalui observasi lapangan dan wawancara dengan nelayan pengguna alat tangkap pancing ulur dan bubu, serta pihak pengelola seperti Balai Taman Nasional Karimunjawa, Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa, dan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Seluruh proses verifikasi dan analisis dilakukan secara deskriptif untuk mendukung penyusunan prosedur pengelolaan yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kakap merah (Lutjanus malabaricus) di Karimunjawa memiliki nilai Spawning Potential Ratio (SPR) sebesar 20%, yang mengindikasikan status fully-exploited dengan rata-rata ukuran ikan tertangkap lebih kecil dari ukuran ikan pertama kali matang gonad. Opsi pengelolaan yang direkomendasikan melalui aplikasi MERA adalah pembatasan jumlah hasil tangkapan (DD4010), namun opsi lain seperti pembatasan upaya penangkapan, perluasan area konservasi, dan pembatasan ukuran ikan juga dapat dipertimbangkan secara bersamaan. Validasi dilakukan melalui konfirmasi pengalaman nelayan dan persepsi mereka serta pihak pemerintah terhadap implementasi pengelolaan. Mayoritas nelayan lebih mendukung pengelolaan berbasis area konservasi, namun kurang mendukung pembatasan hasil tangkapan, unit kapal, maupun ukuran ikan. Penelitian ini menyoroti rendahnya kualitas data perikanan yang menjadi tantangan dalam implementasi pengelolaan yang disarankan akibat kebiasaan nelayan yang langsung mendaratkan dan menjual hasil tangkapan ke pengepul tanpa pencatatan yang memadai. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pendataan, dengan melibatkan nelayan, pengepul, dan PPP Karimunjawa, agar analisis data dapat dilakukan lebih optimal.