Determinan Stunting Balita pada Dua Daerah dengan Prevalensi Tinggi dan Rendah di Provinsi Banten (Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan)

Abstract

Stunting merupakan masalah status gizi balita (0-59 bulan) disebabkan kekurangan gizi secara kronis yang berakibat pada terhambatnya pertumbuhan linear. Dampak jangka pendek stunting yaitu peningkatan morbiditas dan mortalitas, penurunan kemampuan bahasa, motorik, dan kognitif, serta peningkatan biaya kesehatan untuk merawat anak yang sakit. Dampak jangka panjang stunting yaitu capaian tinggi badan rendah, peningkatan obesitas dan gangguan metabolik, serta penurunan kesehatan reproduksi, performa sekolah, kapasitas belajar, dan produktivitas pekerjaan. Faktor risiko terjadinya stunting diantaranya faktor rumah tangga, penyakit infeksi, riwayat panjang lahir rendah, tinggal di daerah pedesaan, serta berada pada lingkungan dengan sanitasi dan sumber air minum yang tidak baik. Jumlah balita stunting secara global 148 juta dan sebagian besar berada di Asia (52%). Prevalensi stunting Asia Tenggara (26,4%) lebih tinggi dibandingkan tingkat global (22,3%) pada tahun 2022 berdasarkan Global Nutrition Report. Indonesia berada di urutan ke- 59 human capital index (HCI) diantara 117 negara dengan penghasilan menengah kebawah. Prevalensi stunting Indonesia belum mencapai target rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2020-2024 yakni 14%. Hasil survei kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting tergolong sedang (15,8%) menurun dari prevalensi stunting tinggi (21,6%) berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) 2022. Provinsi Banten merupakan lima provinsi dengan jumlah penduduk terbesar Indonesia dan ditetapkan dalam prioritas percepatan penurunan stunting. Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi stunting di Provinsi Banten tergolong tinggi, yakni 24%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 20%. Kabupaten Pandeglang masih termasuk wilayah dengan prevalensi stunting tinggi yaitu 28,6% sedikit menurun dari 29,4% pada SSGI 2022. Sementara itu, Kota Tangerang Selatan tetap berada dalam kategori prevalensi stunting rendah, yaitu 9,2% pada SKI 2023 relatif stabil dibandingkan 9% pada SSGI 2022. Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Pandeglang memiliki jumlah keluarga berisiko stunting lebih banyak dibandingkan keluarga yang tidak berisiko stunting. Kebijakan gizi harus tertuang didalam dokumen pemerintah untuk implementasi kebijakan stunting secara multisektoral. Dukungan dan komitmen pemerintah daerah dibutuhkan dalam menurunkan angka stunting. Pemerintah daerah tidak hanya mengesahkan peraturan daerah melainkan juga harus memastikan kesesuaian implementasi perda percepatan penurunan stunting diantaranya melalui penyusunan indikator target capaian serta evaluasi secara berkala. Terdapat beberapa kendala perangkat daerah dalam program penurunan stunting diantaranya tidak memahami dan memprioritaskan program yang paling dibutuhkan, tidak ada tindak lanjut mencari faktor risiko stunting dominan, tidak melibatkan stakeholder seperti dinas kesehatan dan perguruan tinggi untuk memberikan kajian awal faktor risiko tingginya stunting di daerah serta alokasi anggaran penurunan stunting, tidak tersedia tim tugas khusus percepatan penurunan stunting yang ditetapkan oleh SK kepala desa, dan tidak tersedianya SOP khusus program penanganan stunting. Penelitian ini memerlukan mixed method dengan hasil analisis kuantitatif dalam mencari perbedaan determinan stunting pada setiap daerah. Kajian secara kualitatif melalui in-depth interview diperlukan sebagai komplementer penjelasan gap prevalensi stunting antara Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan melalui elaborasi peran pemerintah daerah dalam penurunan prevalensi stunting. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari hingga Juli 2025. Desain penelitian ini adalah mixed-method sekuensial eksplanatori (dua tahap penelitian) QUAN?qual. Pengumpulan dan analisis data kuantitatif terlebih dahulu selanjutnya diidentifikasi hasil temuan kuantitatif kemudian pengumpulan dan analisis data kualitatif dan terakhir menginterpretasi hasil kualitatif dalam mendukung temuan kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan data sekunder hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang diberikan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Kementerian Kesehatan dalam bentuk dokumen elektronik. SSGI 2022 menggunakan desain studi cross-sectional. Tahapan kualitatif dilaksanakan melalui in-depth interview kepada Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang serta Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tangerang Selatan sebagai representatif tim percepatan penurunan stunting (TPPS) Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Pandeglang serta telah mendapatkan izin etik penelitian dengan nomor 911/KE/12/2024 yang dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Semarang. Populasi dalam SSGI 2022 adalah seluruh rumah tangga balita berusia 0 hingga 59 bulan, yang ditetapkan melalui teknik purposive sampling. Penelitian ini menganalisis 291 balita dari Kabupaten Pandeglang dan 551 balita dari Kota Tangerang Selatan sehingga total sampel berjumlah 842 balita pada fase kuantitatif. Populasi yang digunakan pada desain kualitatif adalah organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung kedalam tim percepatan penurunan stunting (TPPS) kota/kabupaten sebagai tim pengarah dan pelaksana. Informan in-depth interview adalah Bappelitbangda Kota tangerang Selatan serta Bappeda dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dalam percepatan penurunan stunting. Hasil analisis kuantitatif data SSGI 2022 menunjukkan bahwa determinan stunting di Kota Tangerang Selatan adalah sanitasi tidak baik, sedangkan di Kabupaten Pandeglang adalah riwayat diare, panjang badan lahir rendah, dan tinggal di perdesaan. Hasil analisis kuantitatif determinan stunting tersebut digunakan sebagai dasar menyusun topik pertanyaan dalam penelitian kualitatif peran pemerintah. Oleh sebab itu, pertanyaan penelitian kualitatif antara Kota Tangerang Selatan dengan Kabupaten Pandeglang berbeda akibat ada perbedaan determinan stunting. Penelitian kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) kepada informan yang memahami program percepatan penurunan stunting di masing-masing daerah penelitian. Kriteria informan adalah anggota TPPS serta memahami kebijakan dan program percepatan penurunan stunting tahun 2021-2022 dan tahun 2022-2023, serta bersedia diwawancara. Hasil rekaman suara kemudian ditranskrip verbatim untuk dapat dianalisis secara kualitatif. Kabupaten Pandeglang memiliki proporsi stunting, berat badan lahir rendah (BBLR), usia persalinan prematur, dan riwayat diare yang lebih tinggi dibandingkan Kota Tangerang Selatan. Proporsi balita stunting, BBLR, dan usia persalinan prematur di Kabupaten Pandeglang dua kali lebih tinggi dibandingkan Kota Tangerang Selatan. Sebagian besar balita di Kabupaten Pandeglang berusia 24-35 dan 48-59 bulan sementara di Kota Tangerang Selatan berusia 36-47 bulan. Proporsi balita menurut jenis kelamin relatif sedikit lebih tinggi laki-laki dibandingkan perempuan. Determinan stunting di Kabupaten Pandeglang diantaranya panjang badan lahir rendah, memiliki riwayat diare, dan tinggal di wilayah pedesaan. Sementara determinan stunting di Kota Tangerang Selatan adalah sanitasi yang tidak baik. Intervensi penurunan stunting di kabupaten pandeglang diperlukan secara komprehensif baik pada tingkat individu dan rumah tangga sementara kota tangerang selatan pada tingkat rumah tangga. Peran Pemerintah Tangerang Selatan dalam penurunan stunting telah dilakukan secara komprehensif melalui komitmen kepala daerah dan sinergi peran multisektoral terkait sanitasi total berbasis masyarakat. Sedangkan di Kabupaten Pandeglang belum terdapat sinergi antar OPD dalam penurunan stunting serta belum komprehensif mengenai pencegahan hingga penanganan pada setiap determinan.