| dc.description.abstract | Kawasan Sekotong di Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi pertambangan emas yang cukup besar. Namun, praktik Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) menimbulkan tantangan besar terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tantangan ini terutama disebabkan oleh penggunaan merkuri dan sianida dalam proses penambangan, serta sistem pengelolaan limbah yang tidak memadai. Di sisi lain, PESK juga memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pertumbuhan usaha lokal.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting pengelolaan PESK menggunakan skala Guttman, menganalisis persepsi masyarakat melalui skala Likert, memetakan posisi dan hubungan pemangku kepentingan dengan pendekatan MACTOR, serta merumuskan strategi pengelolaan berkelanjutan menggunakan metode PROMETHEE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan PESK belum memenuhi standar good mining practice, dengan tingkat kepatuhan dalam kategori kurang baik atau sebesar 46,27%, terutama dalam aspek legalitas dan teknis operasional. Masyarakat menunjukkan persepsi yang netral terhadap keberadaan PESK, dengan penilaian positif pada aspek ekonomi (70%), namun cenderung kurang puas terhadap aspek sosial (47%) dan lingkungan (51%).
Analisis pemangku kepentingan mengungkapkan bahwa aktor utama, khususnya instansi pemerintah seperti Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), memiliki pengaruh tinggi namun menunjukkan tingkat ketergantungan yang rendah terhadap aktor lainnya. Penambang dan koperasi menempati posisi yang strategis, tetapi membutuhkan dukungan terkoordinasi untuk meningkatkan efektivitas peran mereka. Konvergensi antara DESDM dan UNDP mencerminkan dukungan bersama untuk praktik berkelanjutan, sementara divergensi dengan para penambang menunjukkan tantangan dalam menyelaraskan tujuan ekonomi dan lingkungan. Tiga tujuan strategis yang mengaktifkan sebagian besar pemangku kepentingan, yaitu eliminasi merkuri, pencegahan konflik lahan, dan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya.
Strategi alternatif pengelolaan PESK yang direkomendasikan meliputi peningkatan kapasitas dan edukasi penambang, penerapan teknologi bebas merkuri, dan legalisasi pertambangan. Selain itu, strategi ini harus dilengkapi dengan praktik pengelolaan limbah yang efektif, pembangunan infrastruktur tambang yang aman, serta pelaksanaan reklamasi untuk mendorong pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan. | |
