Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemandirian Fiskal Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia: Tahun 2018–2022.

Abstract

Kondisi tingkat kemandirian fiskal di banyak kabupaten/kota di Indonesia masih rendah, meskipun kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah diberlakukan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memberikan kewenangan terhadap pengelolaan sumber keuangan kepada daerah secara mandiri. Kemandirian fiskal menjadi penting karena menunjukkan sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kebutuhan pembangunannya sendiri tanpa ketergantungan tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat. Ketergantungan yang tinggi akan dapat menghambat inisiatif dan kreativitas daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi serta pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk itu, diperlukan analisis terkait faktor yang memengaruhi kinerja kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif berbasis data panel dengan cakupan 476 kabupaten/kota di 33 provinsi di Indonesia selama periode 2018– 2022. Faktor-faktor yang dianalisis meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Investasi, Populasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pemilihan model terbaik melalui uji Chow dan Hausman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perkembangan indeks kemandirian fiskal daerah di Indonesia dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian fiskal, serta melihat seberapa besar kontribusinya dalam mendorong kemandirian fiskal bagi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat, sementara sebagian kecil yang lain memiliki kapasitas yang kuat untuk pembiayaan sendiri. Selain itu, variabel PDRB per kapita, Populasi, dan IPM berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian fiskal daerah. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi yang menghubungkan aktivitas ekonomi, karakteristik demografi, dan modal manusia dengan kapasitas fiskal. Di sisi lain, variabel investasi justru tidak berpengaruh signifikan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan investasi belum sepenuhnya mengarah pada penguatan fiskal daerah, kemungkinan karena kebutuhan waktu untuk menghasilkan dampak bagi ekonomi, rendahnya efektivitas investasi terhadap PAD, atau buruknya tata kelola fiskal daerah.

Despite the implementation of regional autonomy and fiscal decentralization policies, the level of fiscal independence in many regencies and cities in Indonesia remains low. These policies were designed to grant local governments authority over the independent management of their financial resources. Fiscal independence is important as it indicates the extent to which a region can fund its own development needs without relying heavily on transfers from the central government. High dependency can hinder local initiatives and creativity in developing economic potential and fostering local economic growth. Therefore, it is essential to analyze the factors that influence the fiscal independence of local governments. This study employs a descriptive quantitative approach using panel data from 476 regencies and cities across 33 provinces in Indonesia during the 2018–2022 period. The factors analyzed include Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita, investment, population, and the Human Development Index (HDI). Panel data regression was used as the analytical method, with the optimal model selected through Chow and Hausman tests. The objectives of this research are: (1) to analyze trends in the fiscal independence index of Indonesian local governments, (2) to identify the determinants of fiscal independence, and (3) to assess their contribution to promoting regional fiscal independence. The research findings indicate that most local governments are highly dependent on central government transfers, while only a small proportion possess strong self-financing capacities. Furthermore, the variables of GRDP per capita, Population, and HDI showed a significant and positive influence on regional fiscal independence. This aligns with economic theories that link economic activity, demographic characteristics, and human capital to fiscal capacity. Conversely, the investment variable did not show a significant influence, suggesting that increased investment has not fully translated into stronger regional fiscal positions. This could be due to the time required for investments to generate economic impact, low investment effectiveness in increasing regional original revenue (PAD), or poor regional fiscal governance.