Strategi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Meningkatkan Belanja Pengadaan kepada UMK melalui E-katalog

Abstract

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan yang dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal atau daerah. Salah satu regulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yaitu memberikan peluang kepada usaha mikro dan kecil (UMK) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 dengan mengamanatkan kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk menggunakan produk UMK mulai perencanaan, pengalokasian, dan realisasi paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa. Berdasarkan laporan kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun anggaran 2020-2024 yang dipublikasikan oleh LKPP, tren perencanaan pengadaan kepada UMK di Kabupaten Bogor terus meningkat setiap tahunnya namun selisih realisasi belanjanya cenderung semakin besar. Data LKPP (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bogor belum optimal dalam merealisasikan belanja pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan e-katalog kepada UMK. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengidentifikasi belanja pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan melalui e-katalog kepada UMK di Kabupaten Bogor, 2) menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan belanja e-katalog, dan 3) merumuskan strategi untuk meningkatkan belanja pengadaan barang/jasa kepada UMK melalui e-katalog. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden pelaksana pemilihan melalui e-katalog di Kabupaten Bogor dengan metode simple random sampling. Data sekunder diperoleh dari data yang dipublikasikan LKPP dan pemerintah Kabupaten Bogor serta studi pustaka. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah analisis deskriptif, analisis skala Likert, dan analisis A’WOT. A’WOT adalah penggabungan antara Analytical Hierarchy Process (AHP) dan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman (SWOT). Metode AHP melibatkan 5 (lima) orang narasumber ahli dengan latar belakang penyusun kebijakan, pengelola e-katalog Kabupaten Bogor dan pelaksana pemilihan pada e-katalog. Hasil penelitian menunjukkan belanja pengadaan di Kabupaten Bogor kepada UMK tahun 2024 yang memiliki selisih terbesar dengan realisasinya yaitu pengadaan jasa lainnya dan pengadaan barang. Selisih perencanaan dan realisasi pengadaan kepada UMK di Kabupaten Bogor antara lain disebabkan oleh keterbatasan variasi kategori/etalase dan penyedia UMK di e-katalog Kabupaten Bogor dan perencanaan pengadaan yang kurang tepat. Oleh karena itu, strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan belanja pengadaan barang/jasa kepada UMK melalui e-katalog adalah peningkatan kompetensi SDM pengadaan barang/jasa, optimalisasi perencanaan pengadaan dan peningkatan kolaborasi pengelola e-katalog pemerintah daerah dengan dinas UMKM dan dinas terkait lainnya.