Tinjauan Tiga Putusan Sengketa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Terkait Royalti yang Dianggap Dividen Terselubung

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga sengketa perpajakan yang terjadi pada PT M, PT N, dan PT O terkait dengan koreksi atas biaya royalti yang direklasifikasi sebagai dividen terselubung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketiga perusahaan mengajukan banding atas koreksi tersebut, yang dikenakan PPh Pasal 23/26. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus terhadap putusan Pengadilan Pajak, dokumentasi Transfer Pricing, serta wawancara dengan praktisi pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan hakim sangat dipengaruhi oleh kekuatan dokumentasi Transfer Pricing dan pembuktian substansi ekonomi dari transaksi royalti. PT M dan PT N berhasil membuktikan kewajaran dan manfaat ekonomi atas pembayaran royalti, sehingga permohonan banding dikabulkan. Sebaliknya, PT O gagal memberikan bukti memadai, sehingga koreksi fiskus dipertahankan. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar wajib pajak menyusun dokumentasi Transfer Pricing yang kuat, memahami prinsip kewajaran transaksi, serta mematuhi ketentuan substansi ekonomi untuk menghindari sengketa serupa.

This study analyzes three tax disputes involving PT M, PT N, and PT O regarding the reclassification of royalty expenses as constructive dividends by the Directorate General of Taxes (DGT), subject to withholding tax under Article 23/26. Using a qualitative case study approach on Tax Court decisions, Transfer Pricing documentation, and practitioner interviews, the study finds that court rulings were influenced by the strength of Transfer Pricing documentation and the ability to substantiate the economic substance of the transactions. PT M and PT N successfully demonstrated the arm’s length nature and economic benefits of their royalty payments, leading to approval of their appeals. PT O failed to provide sufficient evidence, resulting in the tax authority’s adjustments being upheld. The study recommends that taxpayers prepare robust Transfer Pricing documentation, understand the arm’s length principle, and comply with economic substance requirements to prevent similar disputes.