Analisis Keberlanjutan Hutan Karbon Produktif di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

Abstract

Pemerintah Indonesia telah memperbarui komitmennya dalam upaya penanggulangan perubahan iklim dengan menyerahkan dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) kepada UNFCCC. Pembaruan ini menaikkan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sebelumnya. Kini, Indonesia bertekad menurunkan emisi sebesar 31,89% melalui upaya sendiri (tanpa dukungan internasional), dan hingga 43,20% jika mendapatkan bantuan internasional (KLHK 2022). Dalam dokumen tersebut, Indonesia menekankan bahwa sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi kunci utama, menyumbang sekitar 24,1% dari total target penurunan emisi setara dengan 692 juta ton CO2 ekuivalen (Mton CO2e). Selain itu, sektor energi juga menjadi fokus penting dengan kontribusi sebesar 15,5%, atau sekitar 446 juta ton CO2e. IPB University bekerja sama dengan Astra International melalui program Astra Carbon Offsetting sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung pencapaian target pengurangan emisi yang tertuang dalam NDC Indonesia. Salah satu strategi yang dikembangkan adalah penerapan konsep Hutan Karbon Produktif (HKP), yang diperkenalkan oleh Handian Purwawangsa. Konsep ini memanfaatkan kawasan hutan maupun non-hutan melalui sistem agroforestri yang bertujuan ganda: menyerap emisi karbon sebagai nilai lingkungan, sekaligus menghasilkan nilai ekonomi melalui panen komoditas bernilai tinggi seperti kopi dan buah-buahan. Tidak hanya terbatas pada aspek budidaya, HKP juga membangun ekosistem bisnis yang terintegrasi dari proses penanaman hingga pemasaran hasil, sehingga mendorong terciptanya sistem kehutanan yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Tujuan dari penelitian ini secara umum yaitu mengidentifikasi dampak secara ekologi, sosial ekonomi dari implementasi program HKP dan mengukur keberlanjutan program HKP yang dilaksanakan pada kawasan Perhutanan Sosial Giri Purnama Alam dan Hutan Rakyat Halimun. Dampak implementasi program HKP ini diukur melalui analisis perubahan tutupan lahan, analisis koefisien gini, analisis deskriptif, dan analisis MDS (Multidimensional Scaling). Hasil analisis perubahan tutupan lahan menunjukkan bahwa perubahan tutupan lahan di Hutan Rakyat Halimun cenderung dipicu oleh kebutuhan ekonomi jangka pendek seperti pemanfaatan kayu dan alih fungsi lahan untuk pertanian, sementara di Perhutanan Sosial Giri Purnama Alam terlihat pergeseran positif menuju pengelolaan berkelanjutan melalui agroforestri dan partisipasi dalam program hutan karbon produktif. Hasil analisis koefisien gini kelompok Hutan Rakyat Halimun lebih tinggi (0,315) dibandingkan Perhutanan Sosial Giri Purnama Alam (0,216), yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan lebih besar di Halimun. Temuan ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di Halimun lebih timpang, sejalan dengan pandangan bahwa ketimpangan tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi efektivitas kebijakan redistribusi. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa masyarakat memandang program HKP secara positif, karena dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, baik di hutan rakyat maupun perhutanan sosial. Hasil analisis MDS menunjukkan bahwa Hutan Rakyat Halimun tergolong sangat berkelanjutan (80,35%), sementara Perhutanan Sosial Giri Purnama Alam cukup berkelanjutan (63,94%), mengindikasikan adanya perbedaan signifikan. Temuan ini menekankan perlunya upaya strategis untuk meningkatkan kualitas keberlanjutan di Giri Purnama Alam, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.