Tinjauan Tiga Putusan Sengketa PPN Terkait DPP Penyerahan Barang yang Harus Dipungut Sendiri pada Putusan Pengadilan Pajak

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkait dengan dasar pengenaan pajak (DPP) dan PPN keluaran atas transaksi penjualan di Indonesia, serta memberikan rekomendasi langkah-langkah yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk menghindari kasus serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis beberapa kasus sengketa yang sedang berlangsung. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus terhadap tiga putusan pengadilan pajak yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa antara perusahaan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan penentuan DPP dan PPN keluaran. Sengketa ini berujung pada tindakan koreksi oleh DJP yang berdampak pada transaksi penjualan, sehingga merugikan pihak perusahaan.

This study aims to analyze the Value Added Tax (VAT) disputes related to the Tax Base and Output VAT on sales transactions in Indonesia, as well as to provide recommendations that companies can apply to avoid similar cases. The research employs a qualitative approach by analyzing ongoing cases. The research methodology used is a case study of three relevant tax court decisions. The findings of the study reveal that issues arose that led to disputes between companies and the Directorate General of Taxes (DJP) regarding the determination of DPP and Output VAT. These disputes resulted in tax adjustments imposed by DJP on sales transactions, which ultimately harmed the companies involved. This study provides recommendations for companies to manage VAT and DPP calculations to prevent similar issues in the future.