Pola Transaksi Birokrasi Pelayanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke

Abstract

Perubahan status Pelabuhan Perikanan Muara Angke dari PPI menjadi PPN didorong oleh meningkatnya kebutuhan layanan dalam usaha perikanan tangkap. Pola transaksi yang terjadi di pelabuhan terbentuk dari kewenangan dalam organisasi birokrasi pelayanan kepelabuhanan perikanan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi karakteristik transaksi birokrasi pelayanan dan menganalisis karakteristik biaya transaksi birokrasi pelayanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke. Metode yang digunakan adalah wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur pembuatan dokumen seperti SLO, SIPI, SIUP, Tambat Labuh, STBLKK, PB memiliki peran penting dalam mempermudah proses pengurusan dokumen bagi para pemangku kepentingan. Alur proses pelayanan dokumen administrasi yang terstruktur merupakan petunjuk yang menggambarkan kewenangan dalam organisasi, diciptakan oleh agen-agen birokrasi yang masing-masing mendefinisi persyaratan hubungan yang bersifat transaksional. Karakteristik transaksi birokrasi pelayanan kepelabuhanan perikanan menunjukkan ragam relasi dari otoritas transaksional dengan mekanisme formal dan informal yang dibentuk oleh pihak ketiga dalam pengurusan dokumen. Pola transaksi birokrasi pelayanan melibatkan interaksi antara pemilik kapal, nahkoda, agen, dan syahbandar sebagai otoritas pemberi izin. Biaya pengurusan dokumen melalui agen bervariasi, berkisar antara Rp150.000 hingga Rp500.000 per dokumen tergantung pada jenis dokumen dan tingkat kompleksitasnya.

The change in the status of Muara Angke Fisheries Port from a Fish Landing Base (PPI) to a Nusantara Fisheries Port (PPN) was driven by the increasing demand for services in the capture fisheries sector. The transaction patterns occurring at the port are shaped by the authority structure within the bureaucratic organization of fisheries port services. This study aims to identify the characteristics of bureaucratic service transactions and to analyze the characteristics of transaction costs in bureaucratic services at the Muara Angke Nusantara Fisheries Port. The methods used include interviews and direct observations. The findings indicate that the document processing flow for Legal Operation Standard of Fishing Vessel (SLO), Fish Catching Permit (SIPI), Fisheries Business License (SIUP), Mooring Permits, Vessel Arrival Report Certificate (STBLKK), dan Port Clearance (PB) plays a crucial role in facilitating document processing for stakeholders. The structured flow of administrative document services serves as an indication of the authority within the organization, established by bureaucratic agents who each define the requirements of their respective transactional relationships. The characteristics of bureaucratic transactions in fisheries port services reflect various forms of transactional authority through formal and informal mechanisms, often involving third parties in the document processing. The bureaucratic transaction pattern involves interactions between vessel owners, skippers, agents, and the harbor master as the licensing authority. The cost of document processing through agents varies, ranging from IDR 150,000 to IDR 500,000 per document, depending on the type and complexity of the document.