Arahan Pengembangan Wilayah berdasarkan Analisis Land Rent dan Pemilikan Tanah di Kabupaten Subang.

Abstract

Dengan semangat pertumbuhan ekonomi dan lokasi yang makin strategis, kebijakan pengembangan wilayah di Kabupaten Subang terkait dengan banyak kepentingan akan bertemu dan bersaing dalam pemanfaatan ruang. Kebijakan penataan ruang dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) mengatur agar pemanfaatan ruang tersebut sesuai dengan arah pengembangan wilayah, untuk itu perlu ditinjau (review) secara berkala. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan arahan pengembangan wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan melakukan review kebijakan RTRW berdasarkan analisis spasial land rent (nilai sewa/keuntungan lahan) dan pemilikan tanah yang diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan masukan dalam penyempurnaan RTRW di Kabupaten Subang. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis pola spasial land rent di Kabupaten Subang; (2) Menganalisis kelembagaan, distribusi dan peralihan pemilikan tanah di Kabupaten Subang; (3) Meninjau kembali (review) struktur ruang dan pola ruang dalam RTRW berdasarkan analisa land rent dan pemilikan tanah di Kabupaten Subang; (4) Menyusun arahan pengembangan wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam penyempurnaan RTRW di Kabupaten Subang. Analisis spasial untuk land rent didapat dari peta Zona Nilai Tanah (ZNT), penggunaan tanah dan locational rent. Kelembagaan kepemilikan tanah dianalisis menggunakan data pemilikan tanah terdaftar. Tinjauan RTRW menggunakan metode tumpang tindih spasial antara peta land rent, rencana pola ruang dan perbandingan kepemilikan tanah di masing-masing kawasan budidaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah dengan land rent yang rendah (48,14 % luas wilayah) dominan di bagian utara. Land rent yang tinggi (diatas Rp. 36.800,- per m2) hanya mencakup luas 0,36 % di sekitar Kota Subang dan pintu tol Cipali. Hasil analisis pemilikan tanah menunjukkan bahwa kelembagaan pemilikan tanah masih cukup rendah di Kabupaten Subang. Distribusi pemilikan tanah mencerminkan ketimpangan yang cukup tinggi dengan gini rasio sebesar 0,467 untuk tanah pertanian dan sebesar 0,581 untuk tanah non pertanian. Peralihan pemilikan dan nilai transaksinya diketahui semakin tinggi dekat akses pintu tol dan sekitar ibukota kabupaten. Hasil review RTRW menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang pada pusat kegiatan lokal (PKL) belum optimal sebagai pusat pengembangan dan kawasan perkotaan, sementara kawasan wisata paling optimal dengan kawasan indeks land rent tertinggi. Pada zona industri belum menjadi pendorong ekonomi dengan land rent yang masih rendah (1,65) dan kelembagaan pemilikan tanah yang rendah. Arahan pengembangan wilayah di Kabupaten Subang memprioritaskan perlindungan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di wilayah utara dan mengoptimalkan kawasan industri mendorong perekonomian daerah di dekat akses gerbang tol Cipali. Pengendalian perlu diprioritaskan pada kawasan LP2B yang dekat dengan permukiman dan zona industri dengan pengendalian peralihan kepemilikan tanah.