Kinerja Pembangunan Pendidikan dan Dampaknya terhadap Penurunan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara

Abstract

Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah daerah otonom baru (DOB) yang signifikan sebagai hasil dari desentralisasi, bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pendidikan menjadi salah satu fokus utama, namun terdapat ketimpangan pencapaian antara kabupaten/kota, seperti pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, garis kemiskinan, dan indikator kemiskinan lainnya. Kota Medan menunjukkan kinerja terbaik dalam hal PDRB per kapita, sedangkan kabupaten seperti Nias Barat dan Nias Utara berada pada posisi terbawah, meskipun mereka telah menjadi daerah otonom dalam periode yang sama. Ketimpangan juga terlihat pada pencapaian garis kemiskinan, di mana hanya tiga kabupaten/kota yang melebihi rata-rata provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis pola distribusi spasial pembangunan pendidikan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara; 2) menganalisis dampak kebijakan pembangunan pendidikan daerah untuk mengetahui dampaknya terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara; 3) menganalisis pola interaksi kebijakan pembangunan daerah untuk mengetahui dampaknya terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara; 4) menganalisis kinerja pemerintah dalam pembangunan pendidikan daerah untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan berbagai metode analisis data untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif. Untuk menganalisis pola distribusi spasial pembangunan infrastruktur pendidikan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara, digunakan metode Quartile, Indeks Moran Global, dan Indeks Moran Lokal. Metode ini memungkinkan identifikasi pola distribusi serta autokorelasi spasial yang memengaruhi pembangunan pendidikan, sehingga dapat memahami ketimpangan wilayah dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di daerah tersebut. Dalam mengukur dampak kebijakan pembangunan pendidikan daerah terhadap penurunan kemiskinan, diterapkan Analisis Regresi untuk mengevaluasi hubungan kausal antara indikator pendidikan dengan tingkat kemiskinan, serta Analisis Indeks Komposit untuk mengukur kinerja pendidikan membangun daerah dan kontribusinya terhadap penurunan kemiskinan. Lalu memahami pola interaksi kebijakan pembangunan daerah terhadap penurunan kemiskinan, digunakan metode Crisp-set Qualitative Comparative Analysis (csQCA). Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis kombinasi kondisi kebijakan yang memengaruhi penurunan kemiskinan, memberikan wawasan tentang kebijakan yang paling efektif berdasarkan konteks lokal. Efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan pendidikan dievaluasi menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA), yang mengidentifikasi daerah-daerah dengan pengelolaan anggaran pendidikan yang efisien serta memberikan rekomendasi peningkatan di daerah yang kurang efisien. Hasil tujuan penelitian yang pertama menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan distribusi pembangunan infrastruktur pendidikan antar kabupaten/kota di Sumatera Utara. Secara spesifik, terdapat 9 kabupaten dengan tingkat partisipasi sekolah yang rendah dan 11 kabupaten dengan sarana prasarana sekolah yang minim. Autokorelasi spasial negatif mengindikasikan buruknya konektivitas antarwilayah, yang memperburuk ketimpangan. Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Labuhan Batu menjadi daerah kritis yang membutuhkan perhatian lebih dalam kebijakan pengembangan pendidikan. Hasil tujuan penelitian kedua menemukan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dan pemekaran wilayah berhubungan positif dengan pembangunan pendidikan di Sumatera Utara, meskipun pengaruhnya terbatas. Daerah dengan infrastruktur pendidikan yang lebih baik, seperti Medan dan Deli Serdang, menunjukkan hasil pendidikan yang lebih baik dibandingkan daerah yang tertinggal. Analisis ini menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan transparan untuk mengatasi ketidakmerataan kualitas pendidikan. Hasil tujuan penelitian ketiga bahwa pembangunan pendidikan yang merata sangat berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antar daerah di Sumatera Utara. Daerah dengan Indeks Pembangunan Pendidikan Daerah (IPPD) tinggi, seperti Medan, menunjukkan dampak positif terhadap mobilitas sosial dan pengurangan kemiskinan. Sebaliknya, daerah dengan IPPD rendah seperti Nias mengalami kesulitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan PDRB Perkapita, TPAK, Gini Ratio, dan Pertumbuhan Ekonomi berperan penting dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi daerah Menjawab tujuan penelitian keempat bahwa terdapat variasi signifikan dalam efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan antar kabupaten/kota di Sumatera Utara. Beberapa daerah seperti Medan dan Pematangsiantar berhasil memanfaatkan anggaran pendidikan dengan optimal, sedangkan daerah dengan efisiensi rendah mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan alokasi anggaran yang transparan dan efisien, serta pendekatan berbasis benchmarking dan peningkatan kapasitas administrasi daerah-daerah yang kurang efisien dalam pengelolaan anggaran, akan memperbaiki kualitas pendidikan dan akses yang setara bagi semua wilayah, yang pada gilirannya akan mendukung pengurangan kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat di Sumatera Utara.