| dc.description.abstract | Prosedur Pengendalian Peredaran HHK-HA merupakan prosedur yang diterapkan di setiap instansi yang berwenang mengelola hutan alam produksi. Tujuan penelitian ini berupaya untuk menganalisis perangkat aturan, implementasi, dan kesesuaian praktik prosedural di lapangan terhadap ketentuan yang berlaku. Kesesuaian di lapangan menunjukan bahwa pada periode sebelum revisi ketentuan UUCK Nomor 11 berjalan cukup baik. Akan tetapi, pascarevisi pada praktiknya masih terdapat penyimpangan terhadap prosedur disebabkan oleh perubahan mekanisme dari official assessment kepada self assessment, tumpang tindihnya aturan, belum adanya pembiayaan operasional, kurangnya tenaga polisi hutan, dan perubahan kewenangan yang dikembalikan ke provinsi sehingga masalah ini menyebabkan ketidakpatuhan terhadap prosedur bagi pemegang izin usaha baik skala kecil hingga skala besar serta memengaruhi pasaran kayu yang cenderung tidak sesuai mekanisme. Solusi bagi kesesuaian prosedural adalah pemerintah perlu meningkatan kolaborasi bersama stakeholder, memberikan pembiayaan operasional, dan menguatkan tenaga teknis polisi hutan secara kualitas dan kuantitas, serta mengembalikan kewenangan dari provinsi ke kabupaten agar dapat mendukung kesesuaian terhadap prosedural peredaran HHK-HA di KPHP Unit II Sorong. | |
