Alasan Di Balik Rersentralisasi Kehutanan

Abstract

Penarikan urusan pemerintahan terjadi pada UU No. 23 Tahun 2014 (resentralisasi). UU No 23 Tahun 2014 menyebabkan Dinas Kehutanan kabupaten/kota dihapus. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tidak adanya Dinas Kehutanan di kabupaten/kota dan mengetahui apakah kabupaten/kota dapat membentuk Dinas Kehutanan sendiri untuk membina masyarakat yang memiliki hutan rakyat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan studi literasi dan mewawancarai 5 orang pihak Dinas Kehutanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Kehutanan kabupaten/kota dihapus karena kurangnya anggaran pemerintah pusat, perlunya memperpendek koordinasi pusat-daerah, dan penyalahgunaan kewenangan oleh bupati/walikota. UU No 23 Tahun 2014 tidak melarang pembentukan Dinas Kehutanan kabupaten/kota. Namun, Pemerintah kabupaten/kota juga tidak dapat membentuk Dinas Kehutanan karena tidak memiliki kewenangan sama sekali. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan lebih mendalam mengenai UU No 23 Tahun 2014.