Kebijakan dan Implementasi Program B2SA

Abstract

Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat, yang terkait erat dengan kecukupan konsumsi dan ketersediaan pangan. Namun, kerawanan pangan yang masih terjadi di berbagai wilayah telah memicu masalah gizi, khususnya pada kelompok rentan seperti balita (Islamiah et al., 2022). Balita, sebagai kelompok dengan kebutuhan gizi tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan, sering kali menjadi korban utama ketidakseimbangan gizi. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa prevalensi stunting mencapai 21,5%, jauh dari target nasional sebesar 14% pada tahun 2024 (Picauly et al., 2023). Salah satu faktor utamanya adalah kebiasaan orang tua yang belum optimal dalam menyediakan makanan sehat dan bergizi. Selain itu, indeks ketahanan pangan Indonesia juga menunjukkan posisi yang memprihatinkan. Menurut Global Food Security Index (GFSI) 2022, skor Indonesia hanya 60,2, lebih rendah dari rata-rata global (62,2) maupun Asia Pasifik (63,4). Angka Prevalence of Undernourishment (PoU) sebesar 8,53% semakin mempertegas tingginya tingkat kerawanan pangan. Tantangan utama dalam GFSI di Indonesia adalah kurangnya diversifikasi pangan, di mana konsumsi sayuran, buah-buahan, dan protein lokal masih rendah, sementara konsumsi padi Untuk menjawab tantangan ini, Badan Pangan Nasional meluncurkan Program B2SA. Program ini dirancang untuk mendorong konsumsi pangan lokal, mengedukasi masyarakat, dan memberdayakan komunitas lokal melalui tiga pilar utama: Teras Pangan, Gerai Pangan, dan Rumah Pangan. Evaluasi program di Kabupaten Pesawaran (Lampung) dan Kabupaten Sumedang (Jawa Barat) menunjukkan hasil positif, dengan metode survei kuantitatif dan wawancara mendalam. Survei terhadap ibu balita mencatat bahwa 90-100% responden memberikan penilaian positif terhadap manfaat program, seperti peningkatan akses pangan bergizi dan penghematan pengeluaran pangan. Analisis rasio Benefit/Cost menunjukkan bahwa program ini memberikan manfaat ekonomi 2,71 kali lipat dari biaya di Jawa Barat, dan 4,23 kali lipat di Lampung.