Model Efektivitas Manajemen Keamanan Maritim Pada Kelangsungan Bisnis Industri Pelayaran Indonesia

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.504 pulau besar dan kecil dengan panjang pantai mencapai 108.000 km. Wilayah negara Indonesia 77% wilayahnya berupa lautan yaitu 6,4 juta km², berada pada posisi silang antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta dua samudra yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik Konstelasi geografis demikian menunjukkan potensi kekayaan sumber daya alam laut dan lingkungan Indonesia. Data dari Indonesia National Ship Owner Association (INSA) yang dipadukan dengan data Kementerian Perhubungan (2018) ada sebanyak 3.918 perusahaan angkutan laut dan diantaranya 1.600 perusahaan yang tergabung menjadi anggota INSA dengan jumlah kapal anggotanya adalah 12.500 unit kapal, sedangkan jumlah kapal valid yang teregister di Badan Klasifikasi Kapal Indonesia adalah 10.580 unit kapal, berarti 84,64%, Kapal-kapal yang tergabung dalam INSA dapat dikelompokkan dalam jenis: kapal kontainer, kapal Kargo, kapal offshore, kapal angkutan penumpang, kendaraan bermotor, dan RoRo, kapal muatan gas, kapal non migas, kapal muatan curah, kapal Tug & barge dan kapal muatan cair. Masih menurut data dari INSA, bahwa sampai tahun 2020 perusahaan pelayaran nasional mendapatkan pangsa pasar pelayaran internasional sekitar 30% dari 550 juta ton peti kemas yang nilainya US $ 22 Milyar. Kegiatan ekspor-impor yang dilakukan kapal asing sebanyak 96,59%, sedangkan angkutan kargo dalam negeri yang dilayani kapal asing sebesar 46,8% Total devisa nasional yang diambil kapal asing mencapai US $ 11 Milyar atau Rp 156 Triliun per tahun. Berbagai ketidakamanan maritim di lautan Indonesia diantaranya: pelanggaran batas wilayah laut oleh kapal asing, pembajakan, perompakan, dan pencurian terhadap kekayaan negara di laut, perbuatan melanggar hukum dan illegal yang dilaksanakan lewat media laut seperti penyelundupan bahan bakar minyak, kayu dan pencurian properti atau barang-barang lainnya, kecelakaan kapal akibat cuaca, kesalahan navigasi dan kerusakan teknis. Hal tersebut perlu mendapat perhatian lebih dari perusahaan pelayaran karena dapat berpengaruh langsung dan tidak langsung yang mengancam kelangsungan bisnis perusahaan. Dengan demikian masalah ketidakamanan pelayaran dan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap kelangsungan bisnis industri pelayaran perlu menjadi perhatian penting dan dilakukan penelitian untuk memodelkannya. Selanjutnya, model yang dihasilkan dapat digunakan sebagai acuan dalam optimalisasinya. Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis prioritas kriteria budaya keamanan, komitmen karyawan dan manajemen, penilaian keamanan, prosedur, sistem dan kebijakan keamanan, dokumentasi dan komunikasi, kendali proses, pengembangan keamanan berkelanjutan, penanganan insiden dan kelangsungan operasi keamanan dan keamanan mitra bisnis pada efektivitas manajemen keamanan maritim perusahaan pelayaran; (2) menganalisis prioritas kriteria pengawasan manajemen, fungsi manajemen risiko, dokumentasi rencana dan proses mempertahankan bisnis pada kelangsungan bisnis perusahaan pelayaran; dan (3) menganalisis prioritas faktor-faktor efektivitas manajemen keamanan maritim pada kelangsungan bisnis perusahaan pelayaran. Analysis Network Process (ANP) digunakan untuk mengetahui model dan prioritas keamanan maritim terhadap kelangsungan bisnis industri pelayaran di Indonesia. Survei dilakukan dengan mengambil responden expert sebanyak 45 orang yang berdinas di staf operasi TNI AL, perusahaan pelayaran, Badan Keamanan Laut dan Ditjen Perhubungan Laut. Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalis untuk memperoleh jawaban hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas kriteria pada kelangsungan bisnis terdiri dari: Fungsi Manajemen Risiko dengan prioritas 0,4951 merupakan kriteria dengan prioritas terbesar, selanjutnya berturut-turut Proses Mempertahankan Bisnis, Dokumentasi Rencana, dan Pengawasan Manajemen. Prioritas kriteria pada Efektivitas Manajemen Keamanan Maritim (EMKM) terdiri dari: Budaya keamanan dengan prioritas sebesar 0.1849 yang merupakan kriteria dengan prioritas terbesar, kemudian berturut-turut penanganan insiden dan kontinuitasi operasi, keamanan mitra bisnis, peningkatan keamanan berkelanjutan, Komitmen manajemen dan karyawan, penilaian keamanan, komunikasi dan dokumentasi, kebijakan sistem dan prosedur keamanan, dan Kendali proses. Sedangkan prioritas manajemen keamanan maritim yang efektif pada kelangsungan bisnis mengalami perubahan dengan urutan: Keamanan Mitra Bisnis dengan prioritas sebesar 0,2212, selanjutnya berturut-turut Budaya Keamanan, Penanganan Insiden dan Kontinuitas Operasi, Komitmen Manajemen dan Karyawan, Komunikasi dan Dokumentasi, Kebijakan Sistem dan Prosedur Keamanan, Peningkatan Keamanan Berkelanjutan, Kendali Proses, dan Penilaian Keamanan. Penggunaan anggaran yang mencukupi untuk meningkatkan kondisi aman, harus selalu menjadi prioritas. Besaran anggaran yang dikeluarkan dan nilai keadaan aman yang diperoleh, harus menjadi perhatian manajerial, guna menjaga kelangsungan bisnis Industri Pelayaran di Indonesia.