Analisis Daya Saing Daerah Berbasis Pertambangan Melalui Pemolisian yang Berkelanjutan

Abstract

Pengelolaan pertambangan dan penggalian akan memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian regional dan nasional. Akan tetapi kompleksitas pengelolaan pertambangan dan penggalian menimbulkan banyak celah yang dapat merugikan bagi kawasan tersebut. Salah satu solusi adalah dengan meningkatkan aspek pengawasan, kemitraan dengan penambang dan masyarakat terdampak, serta penegakkan hukum, yang ketiganya merupakan kegiatan pemolisian. Namun dari beberapa fenomena yang terjadi, kegiatan polisian ini tidak efektif, bahkan menjadi permasalahan baru seperti adanya korupsi dan mafia pertambangan dan penggalian. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Melakukan pengukuran tata kelola khususnya terkait pemolisian secara komprehensif terhadap pengelolaan tambang dalam lingkup regional CPRGI (Comprehensive Policing Resources Governance index); (2) Menganalisis hubungan antara CPRGI dengan pathway situasi pengelolaan tambang secara regional; (3) Menganalisis kebijakan pemolisian di daerah tambang dan dampak kebijakan tambang terhadap daya saing wilayah pertambangan; (4) Menentukan kebijakan pemolisian yang terbaik terkait dengan pengelolaan tambang yang tidak terbarukan.

Guna menjawab tujuan diatas, digunakan 4 metode yakni: (1) indeks komposit untuk mengukur kinerja pemolisian dalam konteks pertambangan dan penggalian di suatu daerah, (2) metode qualitave comparative analysis digunakan dalam rangka menemukan pathway penyebab rendah atau tingginya nilai indeks komposit di daerah, (3) metode Bayesian Belief Network, dan (4) analisa prospektif menggunakan Multiple policy (Multipol) tools. Data yang digunakan merupakan data sekunder (dari Badan Pusat Statistik, kepolisian dan kementerian ESDM), serta data primer berupa analisa pendapat panel melalui metode delphi.

Penelitian ini menemukan bahwa permasalahan kelembagaan, seperti buruknya pola persebaran personil pengawasan, integritas aparatur pengawasan dan korupsi merupakan faktor utama penyebab buruknya pengawasan, kemitraan dan penegakkan hukum dalam kegiatan pertambangan dan penggalian. Provinsi yang memiliki indeks kinerja pemolisian rendah disebabkan oleh adanya pungutan informal dari aparat di daerah tersebut, maraknya kejahatan penipuan dan korupsi, dan atau ketiadaan (absence) dari tata kelola kepolisian serta integritas pegawai publik. Meningkatkan kegiatan pemolisian dalam rangka menurunkan tingkat korupsi dan menaikkan tingkat keamanan regional di sektor pertambangan efektif untuk menaikkan probabilitas daya saing wilayah. Strategi kebijakan pemolisian berdasarkan hasil analisis adalah skenario perbaikan internal melalui pentahapan kebijakan perbaikan kelembagaan dan diakhiri dengan perbaikan struktur kelembagaan merupakan kebijakan yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola pertambangan dan penggalian di Indonesia.