Pola Kemitraan Pemerintah – Swasta – Masyarakat (Public Private Partnership) dalam Pengelolaan Rantai Nilai (Value Chain) Udang Windu secara Berkelanjutan

Abstract

Sektor kelautan dan perikanan menekankan pada penguatan manajemen dalam pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan, terutama di kawasan prioritas berbasis komoditas unggulan. Salah satu komoditas unggulan tersebut adalah udang windu. Total produksi udang pada tahun 2019 mencapai 863.118, 86 ton, dimana 207.702,65 ton diekspor. Sebesar 97.8% (842.448,47 ton) dihasilkan dari kegiatan budi daya. Target produksi perikanan budi daya pada tahun 2024 sebesar 10,32 juta ton dengan peningkatan produksi perikanan budi daya sebesar 8,5% per tahun dan peningkatan pertumbuhan ekspor udang sebesar 8% per tahun untuk jenis Windu dan Vannamei. Sebagai komoditas lokal, udang windu menjadi primadona baik di pasar lokal maupun global. Salah satu sentra kegiatan udang windu adalah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Penelitian ini mengambil tema penguatan manajemen tata Kelola Rantai Nilai Udang Windu secara Berkelanjutan melalui kemitraan pemerintah – swasta – masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Penguatan manajemen tata kelola rantai nilai udang windu memerlukan keterlibatan banyak pihak. Pola-pola kerjasama diharapkan dapat dijadikan alternatif untuk menguatkan partisipasi masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang muncul di lapangan. Hal ini seiiring dengan konsep ekonomi biru, yang menekankan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui pengendalian dampak kerusakan lingkungan dan pelibatan masyarakat sebagai aktor utama dalam rantai pengembangannya. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab tantangan dari tujuan pembangunan berkelanjutan – SDGs. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun/membangun pola dan skenario kemitraan pemerintah – swasta – masyarakat dalampengelolaan kawasan perikanan budi daya berkelanjutan dan inklusif. Tujuan tersebut dicapai dengan beberapa tahapan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus yang diperkaya dengan data sekunder bersumber dari data statistika instansi pemerintah dan swasta serta Pustaka lainnya. Penelitian ini menggunakan 3 analisis, yaitu analisis rantai nilai untuk menjelaskan Rantai nilai yang berjalan, analisis MACTOR untuk menjelaskan jejaring dan peran aktor yang terlibat dalam rantai nilai serta analisis MULTIPOL untuk merekomendasikan skenario pola kemitraan yang dapat menopang jalannya tata kelola rantai nilai udang windu di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa proses inti dalam tata kelola rantai nilai udang windu di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari beberapa tahapan yang masing-masing memiliki sub-tahapan tersendiri. Awal mata rantai adalah tahap pemeliharaan induk yang merupakan tahap yang vital dalam penentuan kualitas udang. Tahapan ini tidak hanya membutuhkan keahlian dan teknik, namun juga hubungan antara pemangku kepentingan lain yang terlibat sebagai pemasok bahan. Selanjutnya adalah tahap pembenihan-pemeliharaan larva/post larva-pembesaran juga memiliki peran dalam menghasilkan udang windu yang berkualitas sebagai bahan baku untuk unit pengolahan. Tahapan ini mengidentifikasi keterlibatan berbagai aktor/pemangku kepentingan selama kegiatan produksi. Tahap pengolahan dan perdagangan, kualitas produk harus memiliki kesesuaian dengan standar pasar internasional agar dapat diterima oleh konsumen. Analisis rantai nilai berhasil mengidentifikasi isu-isu dalam hal tata kelola udang windu di Kabupaten Sidoarjo yang pada dasarnya perlu diatur oleh banyak pihak. Selain permasalahan degradasi lingkungan pemeliharaan, rantai nilai udang windu di Kabupaten Sidoarjo juga menggambarkan bahwa nilai atau margin harga masih menjadi kendali sektor hilir. Melalui analisis disimpulkan bahwa faktor kuatnya daya saing pihak swasta menjadikan posisi tawar pembudidaya dan pembenih berada di bawah kendali swasta. Melalui penelitian ini, pola pengembangan rantai nilai udang windu dengan pola Kemitraan yang diusulkan adalah konsep pola kemitraan multi stakeholder yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan peran dan fungsinya. Hasil ini merupakan respon atas permasalahan tidak berkembangnya kegiatan pengelolaan selama ini dikarenakan konsep pengembangan yang bersifat parsial dan hanya dilakukan oleh aktor atau pihak tertentu saja. Beberapa skenario tata kelola rantai nilai yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah skema PPP (public-private partnership), skema swasta dan skema BUMDes. Skenario PPP melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat memberikan hasil terbaik dalam tata kelola rantai nilai. Skema ini memiliki fokus kebijakan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Namun, skenario oleh BUMDes dan swasta juga dapat menjadi alternatif terapan sesuai dengan rantai manajemen yang diperlukan serta sesuai dengan kondisi di lapangan. Integrasi antar sektor hulu-hilir sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pengembangan pola kemitraan rantai nilai udang windu. Melalui pendekatan multi stakeholder ini, diharapkan pengelolaan rantai nilai udang windu di Kabupaten Sidoarjo dapat berkontribusi secara signifikan dalam mendukung perikanan berkelanjutan secara lokal maupun global.