Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Agraria Pasca Penetapan Hutan Adat di Desa Citorek Timur

Abstract

Pengakuan terhadap wilayah dan eksistensi masyarakat adat melalui penetapan Hutan Adat menunjukan bahwa masyarakat mampu membangun hak dan kekuasaan yang bersifat konstitutif dan memberdayakan. Collaborative governance dilakukan sebagai upaya dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya serta memastikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pemberdayaan agraria mendorong masyarakat untuk dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki demi meningkatkan kesejahterann masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Citorek Timur yang merupakan bagian dari masyarakat adat Kasepuhan Citorek. Oleh karena itu, tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat collaborative governance dan mengidentifikasi potensi pemberdayaan agraria. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, kualitatif, dan AHP. Hasil penelitian menunjukan bahwa penetapan hutan adat membuka peluang bagi masyarakat dalam aspek pemberdayaan yang diinisiasi oleh banyak pihak. Selain itu, collaborative governance mulai terjalin baik dan memiliki hubungan yang signifikan dengan imajinasi keberlanjutan. Setidaknya sektor potensial yang dapat dikembangkan di Desa Citorek Timur antara lain pertanian, perikanan, dan perkebunan