| dc.description.abstract | Kajian ini dilaksanakan sebagai respons situasi lapangan dan kebijakan nasional mengenai pengelolaan sumber daya hutan. Situasi lapangan menunjukkan bahwa intensitas masyarakat di wilayah kerja Perum Perhutani cukup tinggi. Pada bulan Mei 2019, Perum Perhutani melaporkan situasi tipologi tapak di wilayah kerjanya, yang secara ringkas menerangkan bahwa terdapat 30% areal memiliki tipologi adaptif, 28% areal dengan tipologi produksi, 38% dengan tipologi ekologi dan 4% sebagai areal dengan tipologi konflik tenurial. Areal dengan tipologi adaptif dan konflik tenurial (34%) menunjukkan kondisi wilayah kerja Perhutani yang memiliki intensitas interaksi sosial yang tinggi dengan masyarakat.
Relasi antara Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan (MDH) selama ini diakomodir dengan sebuah kerja sama Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). PHBM ini merupakan hasil transformasi yang sangat panjang dari program Mantri Lurah (MALU) tahun 1974, program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) tahun 1982, PHBM pasca reformasi hingga Perhutanan Sosial (PS) pada saat ini. Petani desa hutan atau petani penggarap mengorganisir dirinya pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH inilah yang saat ini berperan dalam kerja sama dengan Perhutani. Melalui program di atas, masyarakat mendapatkan akses dan ikut serta dalam
pengelolaan hutan mulai dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemanenan hasil hutan. Selain itu masyarakat juga diperbolehkan melakukan penanaman tanaman semusim dengan mengikuti peraturan yang berlaku di Perhutani, yakni melalui tumpangsari. Bentuk kerja sama ini membentuk pola relasi antara Perhutani dan masyarakat. Perjalanan relasi keduanya tidak sepenuhnya berjalan lancar, terdapat berbagai tantangan dan kendala baik yang berimplikasi positif ataupun yang negatif. ... | id |
