| dc.description.abstract | Krisis Moneter yang berlanjut menjadi Krisis Ekonomi yang. berkepanjangan mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat yang disebabkan pula oleh adanya kenaikan harga termasuk harga bahan pangan terutama beras dan penurunan produksi padi skala nasional yang kesemuanya sangat bertpengaruh terhadap penurunan Ketahanan Pangan di tingkat rumah tangga baik di perkotaan maupun di pedesaan. Ketahanan Pangan itu sendiri dicerminkan dari kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya akan kebutuhan pangan baik dari sisi fisik ketersediaan pangan terutama jumlah dan mutu bahan pangan itu sendiri maupun sisi fisik keterjangkauan ekonominya. Masyarakat yang terkena dampaknya adalah masyarakat yang tergolong miskin yaitu sebagian besar pengeluaran dari pendapatannya masih dipergunakan untuk konsumsi pangan dan adanya penurunan daya beli masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pangan pokok terutama beras dan kondisi rawan pangan di tingkat rumah tangga tersebut berpotensi meluas dengan bertambahnya jumlah keluarga miskin.
Dalam rangka membantu keluarga miskin/rawan pangan maka dilakukan penanggulangan berupa pelaksanaan OPKB (Operasi Pasar Khusus Beras) tahun 1999/2000 yang diberlakukan dari tanggal 1 Juni 1999 sampai dengan 31 Maret 2000 dan salah satu tugas BULOG (Badan Urusan Logistik) sebagai lembaga non pemerintah (LPND) yang berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Presiden adalah penyaluran yang didalamnya mencakup OPKB. OPKB (Operasi Pasar Khusus Beras) adalah salah satu kegiatan peningkatan Ketahanan Pangan dengan cara pendistribusian bahan pangan pokok yang bersifat khusus dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Pengertian bersifat khusus yaitu tidak disalurkan melalui pasar umum, tetapi penjualan langsung kepada keluarga sasaran penerima dan jumlah beras yang disalurkan tidak tergantung kepada permintaan pasar, tetapi berdasarkan jumlah keluarga sasaran penerima beras OPKB yang telah ditentukan sebelumnya melalui instansi-instansi terkait dan perlu dicatat bahwa program ini tidak ditujukan dalam upaya stabilisasi harga pasar, tetapi untuk membantu pemenuhan beras keluarga yang menjadi sasaran penerima OPKB. Tujuan OPKB adalah meningkatkan akses keluarga miskin/rawan pangan terhadap bahan pangan pokok dengan melakukan kebijakan yaitu jumlah beras yang dapat diterima oleh keluarga miskin/rawan pangan sebesar 20 kilogram per kepala keluarga per bulan dengan tingkat harga bersubsidi sebesar Rp. 1000 per kilogram dan dilaksanakan dalam periode waktu tertentu.
Pedoman Umum Pelaksanaan OPKB dikeluarkan oleh Kantor Menteri Negara Pangan dan Holtikultura dengan Petunjuk Pelaksanaan pengiriman beras OPKB di setiap gudang yang terkait di wilayah kerja
DOLOG NTB.
2. Menganalisis keberadaan toko catu sebagai titik distribusi sebagai wujud partisipasi masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan pengurangan keterlibatan aparat pemerintah..
Sehingga penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Menganalisis jalur transportasi Operasi Pasar Khusus Beras (OPKB) dari Gudang-gudang Dolog ke titik distribusi di wilayah kerja Dolog Propinsi Nusa Tenggara Barat,
2. Menganalisis keberadaan toko catu sebagai wujud keterlibatan masyarakat yang semakin meningkat dalam upaya peningkatan ketahanan pangan.
Penelitian difokuskan kepada wilayah kerja yang ditangani langsung oleh Dolog NTB yang berkedudukan di Mataram, meliputi Kodya Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. Penyediaan dan distribusi beras OPKB yang merupakan tanggung jawab Dolog NTB dilakukan dari gudang-gudang Dolog ke titik-titik distribusi yaitu desa sasaran penerima beras OPKB. Gudang-gudang yang berada di wilayah kerja Kodya Mataram meliputi gudang dasan cermen dan gudang sweta yang melayani 23 desa di 3 kecamatan, gudang-gudang yang berada di wilayah kerja Kabupaten Lombok Barat meliputi gudang dasan cermen, gudang sweta dan gudang lembar yang melayani 97 desa di 13 kecamatan, gudang-gudang yang berada di wilayah kerja Kabupaten Lombok Tengah meliputi gudang ubung, gudang praya, gudang sengkol, gudang sikur dan gudang sakra yang melayani 119 desa di 12 kecamatan, gudang-gudang yang berada di wilayah kerja Kabupaten Lombok Timur meliputi gudang sikur, gudang sakra dan gudang suka mulia yang melayani 109 desa di 10 kecamatan, Penelitian didasari oleh usulan penambahan keluarga sasaran penerima beras OPKB sesuai dengan Surat Gubernur KDH. Tingkat I NTB No. 500/1186/Eko/1999 dari 360.282 KK menjadi 418.923 KK yang disetujui oleh Menegphor sesuai surat kantor Menegphor No. 733/Sekr.M.Phor/10/1999 tanggal 25 Oktober 1999 dengan tembusan kawat Bulog ke Dolog NTB No. T. 3309/102799, surat Dolog ke Wagub No. C-160/XI/1999 tanggal 3 Nopember 1999. Kawat/surat Gubernur ke masing-masing daerah serta kawat Dolog ke Subdolog/Kasilog/Pjw. No. T. 316/110399/MTR, sehingga terhitung mulai bulan Nopember 1999 jumlah keluarga sasaran OPKB Propinsi NTB meningkat dari 30.282 KK menjadi 418.923 ΚΚ.
Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kapasitas beras OPKB yang dikirim dari gudang ke desa (penerima OPKB) sesuai dengan
jumlah kepala keluarga penerima OPKB, sehingga digunakan model balance program dan terdapat pembagian beban subsidi yang merata di setiap gudang Dolog dalam program OPKB ini. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan salah satu metode dalam Linear Programming, yaitu Model Transportasi. Untuk mempermudah pengolahan data dilakukan dengan bantuan komputer yaitu software LINDO.
Hasil analisa model transportasi menunjukkan bahwa jalur transportasi Dolog NTB pada saat ini belum optimal, terlihat dari penghematan yang di dapat dari perbandingan keadaan di lapangan dengan hasil LP optimum yang terjadi di semua wilayah kerja yang ditangani langsung oleh Dolog NTB, yaitu Kodya Mataram dapat mengurangi biaya hingga sebesar 15,2 persen, Kabupaten Lombok Barat dapat menghemat sebesar 24,74 persen, Kabupaten Lombok Tengah dapat menghemat sebesar 20,02 persen dan Kabupaten Lombok Timur dapat menghemat sebesar 20,88 persen. Pengurangan biaya transportasi yang terjadi dari hasil LP Optimum tersebut dapat sepenuhnya dialokasikan untuk uji coba mekanisme dengan mendirikan toko catu sehingga peran aktif masyarakat lebih ditingkatkan untuk sistem ketahanan pangan atau yang lebh dikenal dengan PDS (Public Distribution System).
Pelaksanaan sistem distribusi pangan pada saat ini lebih melibatkan peran aparat pelaksana dari pemerintah bersifat dominan dan keterlibatan tersebut mulai dari perencanaan sampai pendistribusian ke titik distribusi di desa sasaran penerima sedangkan peran serta masyarakat peran serta masyarakat hanya pada saat pengambilan beras ke titik distribusi. Pada masa krisis, mekanisme ini dimaksudkan agar program penyelamatan bagi keluarga miskin dapat dilakukan secara cepat, tetapi pada kondisi normal mekanisme tersebut dinilai tidak tepat karena bantuan pangan berpa program OPKB tehadap keluarga miskin masih tetap diperlukan terutama kepada keluarga miskin yang tetap tidak mampu membeli pangan meskipun situasi ekonomi telah pulih kembali. Pada masa yang akan datang keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan sehingga kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat diserahkan kepada mereka secara aktif dengan kontrol dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan suatu sitem distribusi pangan yang bersifat lebih permanen untuk membantu kelompok miskin tersebut agar bantuan pangan tetap efektif dan efisien yaitu dengan dilakukannya uji coba mekanisme melalui toko catu (ration shop) yang bertujuan agar keterlibatan aparat pemerintah selaku pelaksanan program OPKB dapat dikurangi dan partisipasi masyarakat dapat lebih secara aktif meningkat. | id |
