| dc.description.abstract | Seiring dengan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, pemerintah menyelenggarakan proyek JPS bidang pendidikan. Dalam pelaksanaannya, proyek ini melibatkan masyarakat untuk menentukan kelancaran proyek. Hasil proyek yang selama ini tidak memuaskan, dikarenakan partisipasi masyarakat kurang diperhitungkan. Untuk itu, karakteristik partisipasi dan perilaku masyarakat serta refleksinya dalam proyek perlu dianalisis.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi dan perilaku masyarakat dalam proyek JPS bidang pendidikan, keterkaitan antara keduanya serta refleksi masyarakat dalam proyek. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus untuk mempelajari pelaksanaan proyek JPS bidang pendidikan serta fenomena partisipasi dan perilaku masyarakat (pelaksana, sasaran dan di luar sasaran). Penentuan subyek penelitian dilakukan secara sengaja. Sedangkan sekolah yang diteliti ada lima buah, tiga sekolah tingkat dasar dan dua sekolah tingkat menengah. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam dengan menggunakan panduan pertanyaan. Data sekunder diperoleh dari laporan dinas/instansi, monografi desa dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.
Kinerja pelaku proyek dalam kegiatan partisipasi secara keseluruhan masih belum sempurna. Pada tahap pengambilan keputusan mengenai penyeleksian/penetapan sasaran dan tahap evaluasi mengenai hasil pemantauan penggunaan beasiswa, terjadi koordinasi yang kurang antar pelaksana/pengelola. Hal ini dikarenakan ada pihak yang merasa memiliki kewenangan lebih daripada yang lain. Namun partisipasi pengurus LSM dalam pemantauan yang dilakukan secara independen menunjukkan koordinasi yang baik dengan Komite Sekolah dan juga beberapa siswa penerima beasiswa, yaitu ada pendekatan personal hingga timbul kepercayaan. Sedangkan pada tahap implementasi/pelaksanaan yang lebih banyak mengurusi soal teknis dan administrasi proyek, pelaksana (Komite Kabupaten, Komite Kecamatan dan Komite Sekolah) dapat melakukan koordinasi cukup baik sampai pencairan dan penerimaan dana. Adanya kebijaksanaan Kepala Sekolah khususnya di MA Al Bashry mengenai penggantian sasaran pada akhir tahap pelaksanaan, mendapat sambutan yang baik dari siswa yang bersangkutan dan orangtua siswa. Pada tahap pemanfaatan atau menerima hasil, Komite Sekolah yakni…dst | id |
