MONOGRAFI DESA PADANG KEDEPER: Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu

Abstract

Data Desa Presisi (DDP) adalah gagasan Dr. Sofyan Sjaf, dkk. yang dirintis sejak tahun 2014 pasca lahirnya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Pada tahun 2014, kami membidani lahirnya inovasi kelembagaan Sekolah Drone Desa (SDD) sebagai pendekatan untuk membangun data spasial desa secara partisipatif. Beberapa daerah dan yang telah mengadopsi pendekatan ini adalah Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan. Lanjut pada tahun 2017, Dr. Sofyan Sjaf, dkk. mulai mengawinkan pendekatan spasial dengan pendekatan sensus dan partisipasi warga, pendekatan yang mengawinkan dimensi spasial, sensus dan partisipatif dinamakan Drone Participatory Mapping (DPM). Pendekatan DPM ini diimplementasikan pada tahun 2017 di Desa Sukadamai, Kabupaten Bogor. Hanya saja sensus dilakukan secara manual dengan instrumen kuesioner. Pada tahun 2019, dimulai pengembangan pendekatan DPM dengan memanfaatkan teknologi digital dalam proses sensus keluarga di pedesaan, yaitu MERDESA Aplikasi yang diinisiasi oleh Tim Unit Desa Presisi. Saat ini bersamaan dengan monografi ini terbit jumlah desa yang telah diimplementasikan DDP adalah sebanyak lebih dari 1.000 Desa yang tersebar di 28 kabupaten/kota dan 14 Provinsi di Indonesia. Buku Monografi Desa Padang Kedeper, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah ini adalah bukti bahwa dengan partisipasi warga, DDP bisa dibangun dari desa. Kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya pengetahuan, adalah suatu keniscayaan untuk menghasilkan pembangunan presisi yang dimulai dari desa, sehingga terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi warga di pedesaan. DDP yang menyintesis 3 pendekatan (spasial, sensus, dan partisipatif) adalah bukti bahwa kita bisa menghasilkan big data desa ke depan. Terakhir, buku monografi desa ini ditulis berdasarkan enam aspek kesejahteraan rakyat (kesra) sebagai wujud amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Keenam aspek kesra yang dimaksud, yaitu: demografi; sandang pangan dan papan; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial; sosial, hukum dan HAM; infrastruktur dan lingkungan hidup. Semoga buku ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai basis perencanaan dan implementasi pembangunan di Desa Padang Kedeper