| dc.description.abstract | Pemerintahan nagari sudah ada jauh sebelum dikeluarkannya UU No. 5 tahun 1979. Dengan adanya UU No. 5 tahun 1979, pemerintahan nagari yang ada di Sumatera Barat diseragamkan menjadi pemerintahan desa. Hal ini mengakibatkan hilangnya hak-hak adat yang dimiliki oleh masyarakat nagari dahulunya. Pengabaian hak-hak hidup komunitas nagari di Sumatera Barat bermula dari adanya asumsi bahwa masyarakat yang diatur berdasarkan hukum adat/nagari akan sulit menjalankan pembangunan. Komunitas nagari dinilai akan menghambat pelaksanaan pembangunan yang direncanakan dan diatur secara sentralistik Pemerintahan desa juga tidak mengikutsertakan masyarakat dalam prosesi pembangunan yang dilakukan.
Dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah Sumatera Barat melaksanakannya dengan kembali ke sistem pemerintahan nagari yang telah lama ditinggalkan. Pemerintahan nagari diharapkan masyarakat diikutsertakan dalam setiap kegiatan pembangunan nagari dan menumbuhkan kembali rasa memiliki terhadap nagari.
Perumusan masalah yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah bagaimana; 1). Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses kegiatan pembangunan nagari, 2). Tingkat keswadayaan pembiayaan pembangunan setelah kembali ke nagari, 3). Aktivitas kegiatan pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat setelah bernagari dan 4). Kondisi kehidupan masyarakat setelah kembali ke nagari. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui keterlibatan masyarakat dalam setiap proses kegiatan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, penerapan kegiatan, penikmatan hasil dan evaluasi, tingkat keswadayaan pembiayaan pembangunan setelah kembali ke nagari menurut pandangan masyarakat, aktivitas kegiatan pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat selama bernagari dan kondisi kehidupan masyarakat setelah kembali ke sistem pemerintahan nagari. ... | id |
