Arahan Skema dan Prioritas Perhutanan Sosial Berbasis Perkembangan Wilayah di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung

Abstract

Perhutanan Sosial (PS) ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan, mengatasi konflik agraria dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat arahan lokasi untuk pelaksanaan PS berupa Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) untuk seluruh kawasan hutan di Indonesia. Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu kabupaten dengan arahan areal PS terkecil. Pada kenyataannya, Kabupaten Pesawaran memiliki potensi kawasan hutan 28% dari luas wilayahnya. Kabupaten Pesawaran juga tercatat memiliki nilai IPM di bawah rata-rata nilai IPM provinsi meskipun letak wilayahnya berbatasan langsung dengan ibukota provinsi Lampung. Oleh sebab itu, untuk memberikan perlindungan akses pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat yang diharapkan dapat mendukung perkembangan wilayah di Kabupaten Pesawaran, maka perlu disusun arahan skema dan lokasi prioritas PS berbasis tingkat perkembangan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan perubahan penggunaan dan tutupan lahan kawasan hutan tahun 2015 dan 2020, (2) menggambarkan potensi lahan untuk PS (3) menjelaskan tingkat perkembangan wilayah desa, dan (4) menyusun arahan skema dan prioritas lokasi PS berbasis perkembangan wilayah. Citra SPOT liputan 2015 dan 2020 digunakan untuk menganalisis tutupan lahan dengan interpretasi visual. Perubahan penggunaan dan tutupan lahan diperoleh dengan analisis tumpang susun (overlay) peta tutupan lahan tahun 2015 dan 2020. Evaluasi kesesuaian lahan menggunakan metode Multi Criteria Evaluation (MCE) berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) menggunakan ArcGIS 10.8. Indeks perkembangan wilayah diperoleh dengan analisis Skalogram. Arahan skema dianalisis secara deskriptif berdasarkan peraturan perundangan. Arahan skema menggunakan analisis TOPSIS. Hasil penelitian menunjukkan hampir separuh kawasan hutan di Kabupaten Pesawaran tahun 2020 berupa kebun campur (49,63%), diikuti oleh hutan (24%) dan Kebun Kopi/Kakao (22,2%). Arah perubahan tutupan lahan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tutupan hutan berubah menjadi kebun campur, kebun kopi/kakao dan tambang. Parameter dan bobot parameter kesesuaian lahan untuk PS yang digunakan terdiri atas tutupan lahan (0,243), kemiringan lereng (0,241), jenis tanah (0,116), ketinggian (0,107), jarak dari pemukiman (0,107), jarak dari jalan (0,068), curah hujan (0,061) dan jarak dari sungai (0,057). Hasil analisis kesesuaian dan ketersediaan lahan untuk PS menunjukkan 66% wilayah penelitian berpotensi untuk PS. Tingkat perkembangan wilayah desa di Kabupaten Pesawaran didominasi pada Hierarki 3 (rendah) dengan persentase mencapai 63% dari total 144 desa definitif. Arahan prioritas pelaksanaan PS terbagi atas 3 skala. Prioritas pertama kegiatan PS diarahkan di Desa Cilimus, Desa Padang Cermin, dan Desa Tanjung Agung (Kec. Way Lima) melalui skema Kemitraan Konservasi.