Nilai Ekonomi dan Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Kawasan Perairan Taman Nasional Ujung Kulon

Abstract

Pengelolaan kawasan konservasi perairan sampai saat ini masih mengutamakan aspek konservasi sumberdaya alam dan ekosistem yang ada di dalamnya. Sementara pengelolaan kawasan konservasi melalui aspek pemanfaatan secara ekonomi dan sosial belum dilakukan secara serius dan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Setidaknya ada empat hal yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem dan sumberdaya alam, yang sejalan dengan tujuan pembentukan kawasan konservasi perairan di Indonesia yaitu; 1) peningkatan kualitas dan kesehatan ekosistem dan habitat, 2) pengurangan ancaman terhadap keanakeragaman hayati (genetik, spesies dan ekosistem), 3) pemanfaatan sumberdaya dan ekosistem secara optimal dan berkelanjutan, 4) peningkatan dukungan pendanaan, tata kelola dan kapasitas kelembagaan, serta strategi komunikasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, untuk, (1) menganalisis nilai ekonomi kawasan perairan Taman Nasional Ujung Kulon, (2) menganalisis kelayakan ekonomi dan finansial kawasan perairan Taman Nasional Ujung Kulon, (3) mengkaji efektifitas pengelolaan kawasan perairan Taman Nasional Ujung Kulon, dan (4) merumuskann strategi pengelolaan berkelanjutan kawasan perairan Taman Nasional Ujung Kulon. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survei. Metode analisis data adalah valuasi ekonomi sumberdaya alam dan ekosistem melalui pendekatan Total Economic Valuation (TEV), analisis finansial dan ekonomi melalui pendekatan Net Present Value (NPV), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio), dan Internal Rate of Return (IRR), analisis kelembagaan menggunakan analisis Interpretative Structural Modelling (ISM), dan analisis model kelembagaan melalui analisis prospektif MICMAC. Hasil penelitian adalah nilai ekonomi total sumberdaya kawasan perairan Taman Nasional Ujung Kulon, dengan luas kurang lebih 6119,47 hektar adalah Rp.2.605.511.590.100,- per tahun atau Rp.425.774.061,- per hektar per tahun. Merupakan penjumlahan dari nilai ekonomi ekosistem mangrove yang mempunyai luas kurang lebih 3181,28 hektar, dengan nilai ekonomi Rp.1.215.105.470.571,- dan ekosistem terumbu karang yang mempunyai luas kurang lebih 2938,19 hektar, dengan nilai ekonomi Rp.1.390.406.119.529,- per tahun. Analisis finansial dan ekonomi kawasan perairan TNUK diperoleh nilai NPV finansial Rp.1.963.392.508.016,- dan NPV ekonomi Rp.1.927.390.315.754,- > 0. Nilai Net B/C finansial 21,28 dan Net B/C ekonomi 19,30 yang berarti nilai Net B/C > 1.0. Nilai IRR finansial 39,54% dan IRR ekonomi 39,43% dimana kedua nilai tersebut lebih besar dari nilai MARR > 20% (IRR > MARR). Memperhatikan nilai NPV > 0, nilai Net B/C > 1,0 dan nilai IRR > 20% maka dapat disimpulkan bahwa secara ekonomi penetapan kawasan perairan TNUK adalah layak (feasible). Berdasarkan hasil analisis ISM diperoleh bahwa aktor/stakeholders utama dalam pengelolaan kawasan perairan Taman Nasional Ujung Kulon adalah (1) Taman Nasional Ujung Kulon, (2) Masyarakat Terdampak (Nelayan), (3) Swasta (Pengusaha), (4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), (5) Akademisi (Perguruan Tinggi), dan Media Massa. Sedangkan kebutuhan utama dalam pengelolaan kawasan perairan Taman Nasional Ujung Kulon adalah (1) Pendanaan dan ketersediaan anggaran yang berkelanjutan, (2) Keterbukaan dan kemudahan aksesibilitas informasi, dan (3) koordinasi dan kerjasama antar Lembaga, (4) Ketersediaan SDM baik jumlah maupun kapasitasnya, dan (5) Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan. Kendala utama dalam pengelolaan kawasan perairan Taman Nasional Ujung Kulon adalah (1) Pertumbuhan dan kepadatan penduduk, (2) Konflik kepentingan dengan masyarakat atau antar lembaga, (3) Pendapatan masyarakat sekitar masih rendah, dan (4) Ketersediaan data series yang valid dan up to date untuk penyusunan kebijakan dan program. Hasil analisis prospektif Micmac terhadap 18 variabel strategis pengelolaan berkelanjutan kawasan perairan Taman Nasional Ujung Kulon. Diperoleh bahwa variabel yang masuk di kuadran I (influence variables) adalah pertumbuhan dan kepadatan penduduk, di kuadaran II (relay variables) ada 10 variabel yaitu pesisir, open access, pencemaran, income, konflik, regulasi, partisipasi, anggaran, kebijakan dan zonasi. Sisanya sebanyak 7 variabel masuk di kuadran III (dependence variables) yaitu koordinasi, kewenangan, penegakan hukum, prasarana, aksesibilitas, desain, dan SDM. Sementara itu, pada kuadran IV excluded variables atau autonomous variables tidak ditemukan variabel, Hal ini menunjukkan dalam analisis tidak ditemukan variabel yang memiliki potensi rendah untuk melakukan perubahan. atau tidak adanya variabel di kuadran ini tidak akan mengganggu jalannya sistem ataupun memberikan manfaat terhadap sistem tersebut.