Penghitungan Kontribusi Program TFCA Kalimantan Pada Penurunan Emisi GRK Program Karbon Hutan Berau (PKHB)

Abstract

Tropical Forest Conservation Act Kalimantan (TFCA Kalimantan) adalah program kemitraan antara Pemerintah Amerika Serikat (USG), Pemerintah Indonesia (GOI), The Nature Conservancy (TNC), dan World Wide Fund for Nature (WWF) untuk melindungi keanekaragaman hayati yang penting secara global, menjaga karbon hutan, dan meningkatkan penghidupan masyarakat dengan cara yang konsisten dengan upaya konservasi hutan itu sendiri di Kalimantan. Program ini mendukung pelaksanaan 2 program skala besar yang telah ada sebelumnya, yaitu Berau Forest Carbon Program (Program Karbon Hutan Berau atau PKHB) dan Heart of Borneo (HoB). PKHB diinisiasi pada tahun 2008 dengan tujuan membuka peluang bagi Berau untuk mencapai sasaransasaran pembangunannya, dimana pada saat yang sama, hutan tetap dikelola secara berkelanjutan melalui pengembangan mekanisme pendanaan karbon yang efektif untuk memberikan insentif atas pengurangan emisi yang diakibatkan oleh hilangnya tutupan hutan. PKHB merupakan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berbagai lembaga pemerintah lainnya, lembaga swadaya masyarakat serta lembaga donor untuk bersama-sama mengembangkan program percontohan penurunan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan stok karbon melalui kegiatan pengelolaan hutan secara lestari, konservasi hutan, restorasi ekosistem, dan rehabilitasi hutan. PKHB memiliki beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan perannya dalam mendukung komitmen pemerintah dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Beberapa kegiatan tersebut, selaras dengan kegiatan mitra TFCA Kalimantan sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan TFCA Kalimantan (2020), di antaranya: 64.276 ha hutan dan ekosistem dipertahankan dengan skema perlindungan melalui SK Bupati dan SK Kampung pada Area Penggunaan Lain (APL) di Mangrove, Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3KP), Kawasan Lindung Daerah, dan Perhutanan Sosial; 100,9 ha lahan di rehabilitasi; pengajuan legalitas kawasan; pengaturan tata guna lahan, dan pengamanan kawasan/patroli.