Kelembagaan Dan Perundangan Sumberdaya Pertanian

Abstract

Demi tercapainya pembangunan pertanian yang berkelanjutan, kelembagaan pertanian perlu ada di dalam system pertanian. Sistem pertanian di Indonesia sebagian besar dibangun oleh petani dengan skala usaha yang relatif kecil, produktivitas lahan yang rendah, infrastruktur terbatas, aksesibilitas terhadap modal, pasar dan informasi rendah, serta rendahnya penguasaan teknologi dan kapasitas petani. Kondisi petani demikian telah menciptakan tingkat kesejahteraan yang rendah, di mana jumlahnya semakin tahun semakin bertambah. Agar pembangunan pertanian dapat tercapai, maka permasalahan di atas perlu diatasi, antara lain melalui pembentukan kelembagaan pertanian. Pembentukan kelembagaan pertanian dapat dimulai dari pembentukan kelompok tani, yaitu sekelompok petani yang secara informal mengkonsolidasi diri dalam berusahatani berdasarkan kepentingan bersama. Pembentukan kelompok tani di Indonesia pada awalnya didorong oleh rasa ingin memperkuat posisi tawar secara bersama, terutama dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil pertanian secara kolektif. Indonesia mempunyai pengalaman panjang pembentukan kelompok tani, sejak diluncurkannya program BIMAS, INSUS dan Supra Insus di era 1970-an dan 1980-an. Namun akhir-akhir ini kebanyakan kelompok tani di Indonesia tidak lagi dibentuk atas dasar inisiatif petani dalam memperkuat diri, tetapi merupakan perwujudan dari program-program pemerintah yang mengharuskan petani berkelompok. Umumnya programprogram bantuan pemerintah seperti: penyaluran pupuk bersubsidi, penyuluhan teknologi pertanian, kredit usahatani bersubsidi, dan program-program lain disalurkan melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan). Petani yang ingin mendapat teknologi baru dan berbagai program