Skenario kebijakan daerah dalam pengembangan ekowisata: studi kasus di kabupaten indramayu

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk : (1) Menganalisis kesesuaian pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Indramayu untuk kegiatan ekowisata berdasarkan kondisi biogeofisik dan ekonomi, (2) Menghitung daya dukung fisik wilayah-wilayah tersebut di atas dalam menunjang ekowisata bahari, dan (3) Menganalisis implikasi kebijakan pengembangan ekowisata di Kabupaten Indramayu. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan analisis yang dipergunakan meliputi: (1) analisis potensi kawasan ekowisata; (2) analisis kesesuaian lahan pengemhangan kawasan ekowisata; (3) Analisis supply dan demand kawasan ekowisata; (4) Analisis daya dukung kawasan ekowisata (carrying capacity); (5) Analisis kelayakan finansial (analisis ekonomi); (6) Trade-off analysis; dan (7) Analisis kebijakan pengemhangan kawasan ekowisata dengan metoda A'WOT. Hasil analisis daya dukung ekowisata hutan mangrove di Pulau Biawak dan sekitamya menunjukkan hahwa P. Biawak dapat menyerap 1.200 pengunjung/hari dengan asumsi luas keseluruhan hutan mangrove yang hisa dimanfaatkan adalah 80 ha dengan ketentuan daya dukung 15 jiwa/ha. Untuk Pantai Eretan, dengan ketentuan yang sama didapatkan daya dukung wisatawan yang dapat datang sebanyak 75 pengunjung/hari dan belum melampau daya dukung yang ada. Kehijakan yang perlu dikemhangkan dalam rangka pengemhangan ekowisata di Kah. Indramayu herdasarkan basil analisis A'WOT dan untuk menunjang target yang ingin dicapai herdasar trade-off analysis adalah sehagai herikut: a) Kebijakan Aspek Ekonomi: (i) Peningkatan permodalan dalam rangka peningkatan eksploitasi sumherdaya perikanan dan laut yang mempunyai nilai ekonomis; (iii) Pengemhangan kawasan ekowisata yang menonjolkan kekhasan lokasi dengan memperhatikan dukungan LSM dan donatur intemasional. b) Kebijakan Aspek Sosial: (i) Pengemhangan SDM melalui program pendampingan LSM dan kerjasama intemasional; (ii) Pendidikan masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum lingkungan; dan (iii) Pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan ekowisata dan perikanan untuk menjadi triger peningkatan pendapatan masyarakat dan PAD. c) Kebijakan Aspek Ekologi: (i) Pengemhangan ekowisata sesuai dengan kondisi spesifik lokasi; (ii) Mengurangi dampak pencemaran terutama terhadap spesies yang dilindungi ( endemik) melalui koordinasi antar lemhaga; dan (iii) Konservasi dan rehahilitasi sumherdaya spesifik lokasi untuk pengemhangan ekowisata (iv) Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu untuk pengemhangan ekowisata hahari di Kah. Indramayu.

The objectives of research are : (I) to analyze suitability of coastal development _ especially in several marine tourism area such as Tirtamaya, Eretan, Limbangan and -a- rangsong beach and also Biawak island pursuant to biogeophysic and environment condition; (2) to determine carrying capacity of Biawak island and mangrove forest for ecotourism; (3) to analyze policy implication of ecotourism development, including to analyze stakeholder response for ecotourism development. Research method are supply and demand analysis; land suitable analysis; stakeholder participation analysis; trade-off analysis and A'WOT, representing merger between AHP (Analitycal Hierachy Process) method and SWOT (Strength-Weaknesses­ Qpportunity-Threath) method. Development planning of coastal area in Indramayu for ecotourism is compatible with regional planning or master plan of Indramayu. According to carrying capacity analysis, Biawak island able for 1.200 visitors/day with 80 ha mangrove forest, while Eretan beach able for 75 visitors per day with 5 ha mangrove area. And from trade-off analyis, the first priority as follows: (i) Environmental education for improvement of public participation to save the beach; (ii) forbidden for destructive fishing; (iii) mangrove and coral reff conservation and rehabilitation; and (iv) rearranging and developing ecotourism. The second priority as follows: (i) reward and punishment system; (ii) Monitoring and surveillance of coral reef condition; and (iii) Improving scheduled entertainment. The third priority as f@llows: (i) Fishers awareness and strengthening of local institution; (ii) Establish Marine Protected Area (MPA); and (iii) Facilitation on activities related with meeting, eclucation and another public education.