Strategi Penguatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Kampung (Studi Kasus Di Kampung Urumusu Distrik Upawa Kabupaten Nabire Provinsi Papua)

Abstract

Sebagai bukti perhatiaan pemerintah terhadap Desa, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa diakui sebagai daerah otonom yang dijadikan satu paket dengan otonomi tingkat Kabupaten/Kota. Tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan politik ini adalah mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat, khususnya masyarakat kampung. Namun rata-rata pendapatan per Kepala Keluarga (KK) di Kampung Urumusu pada tahun 2004 adalah Rp 1.280.000,00 per bulan atau diatas batas Upah Minimum Provinsi maka Pada tahun 2007, rata-rata pendapatan per KK turun menjadi Rp 640.000,00 per bulan. Selain itu, kualitas modal sosial mengalami penurunan dan secara politik, masyarakat kehilangan ruang partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Untuk melihat masalah ini lebih mendalam, pengkaji melakukan Kajian Tugas Akhir dengan tujuan sebagai berikut: 1) mendeskripsikan kondisi peta sosial tentang Kampung Urumusu; 2) mengevaluasi Program Pemberberdayaan Kampung yang pernah dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Nabire pada tahun 2005 dari perspektif penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan kampung; 3) menganalisis kondisi kapasitas tata kelola Pemerintahan Kampung Urumusu dalam tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan 4) menemukan kebutuhan dan merencanakan strategi penguatan kapasitas tata kelola Pemerintahan Kampung Urumusu yang disusun secara partisipatif. Proses penyusunan Tugas Akhir diawali dengan pengamatan langsung, studi pustaka, wawancara mendalam dan diakihiri dengan Focus Group Discussion (FGD). Yang menjadi objek kajian adalah kebijakan publik berupa naskah, tata laksana dan budaya dari Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati serta peraturan perundang-undangan dan multi-pihak yang berkepentingan dengan tata kelola pemerintahan kampung. Dalam menganalisis digunakan metode kualitatif.