Konstelasi politik kebijakan internasional perubahan iklim dalam pengelolaan hutan Indonesia secara lestari

Abstract

Dalam relasi internasional, terdapat persoalan bahwa berbagai Konvensi telah diratifikasi oleh Indonesia, termasuk urusan lingkungan dan pengelolaan hutan; namun demikian gejala kerusakan hutan yaitu deforestasi dan degradasi hutan masih berlangsung dan tidak surut. Sejak Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto, terdapat arus yang membawa paradigma dan harapan baru dalam pengelolaan hutan. Indonesia turut meratifikasi Konvensi tersebut. Penelitian ini bertujuan meletakkan akar persoalan pengelolaan hutan Indonesia, mengupas bagaimana Konvensi Perubahan Iklim dikonstruksi dalam perundingan negara-negara serta bagaimana Konvensi bekerja dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivistik proses pembuatan kebijakan Institute Development Studies (IDS) 2006. IDS menggali proses pembuatan kebijakan sebagai proses politik; mengungkap interkoneksi aspek diskursus/naratif, aktor/jaringan dan politik/kepentingan; serta menganalisis arena kebijakan untuk menemukan kemungkinan perubahan kebijakan kepada tata kelola yang lebih lestari. Penelitian ini menganalisis deskriptif intersubyektif terhadap literatur-literatur pengelolaan hutan; dokumen-dokumen proses dan hasil perundingan Konvensi Perubahan Iklim; serta proses dan hasil formulasi kebijakan respon Indonesia. Hasil analisis tersebut kemudian dikonfirmasi secara triangulasi terhadap 35 (tigapuluh lima) informan kunci yang terkait dengan pengelolaan hutan dan relasi internasional perubahan iklim; terdiri dari representasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSMnasional, LSM internasional, organisasi internasional antar pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan focal point kerjasama perubahan iklim Indonesia dengan negara lain. Penelitian ini berorientasi pada obyektifitas dan reflektifitas, dengan intersubyektif yang dicerminkan oleh konsistensi dan koherensi substansial. Ruang lingkup penelitian ini adalah eksistensi pemerintah Indonesia terkait relasi negara dengan negara tentang Konvensi Perubahan Iklim terhadap keberhasilan/kegagalan pengelolaan hutan di Indonesia, dengan manfaat pertimbangan kebijakan terkait Konvensi Perubahan Iklim. Penelitian, analisis dan proses penulisan hasil dilakukan selama 29 (duapuluh sembilan) bulan mulai Mei 2012 hingga Desember 2014. Konvensi Perubahan Iklim merupakan gerakan konservasionisme global. Gerakan ini menghadapi berbagai kepentingan ekonomi dunia, terutama kepentingan negaranegara maju dan negara industri untuk menguasai ekonomi dunia dan membangun ketergantungan negara berkembang/miskin kepada negara maju. Untuk pemenangan kepentingannya, isu kehutanan dan lahan antara lain penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF) serta isu deforestasi dan degradasi hutan (REDD) menjadi kontestasi utama dalam perundingan baik di jalur pertemuan teknis maupun dalam pertemuan tingkat tinggi. Isu LULUCF dan REDD(+) yang berbasis lahan, sangat terkait dengan pengaturan akses terhadap hutan (tenurial), baik akses lahan maupun akses hasil hutan. Di sisi lain, tata kelola hutan Indonesia tidak lagi menghadapi teknis tata kelola, namun menghadapi persoalan politik tata kelola, yaitu pada ketidakadilan akses terhadap lahan maupun hasil hutan. Narasi kebijakan pengelolaan hutan Indonesia mengindikasikan upaya-upaya pelemahan masyarakat lokal baik dalam relasi sosial, ekonomi dan histori-antropologi terhadap hutan. Masyarakat yang memang sudah lemah, seharusnya diproteksi justru dianggap sebagai ancaman dalam pengelolaan hutan.Masyarakat disisihkan dalam proses pembuatan kebijakan pengaturan sumberdaya hutan. Diindikasi bahwa terdapat ketidakinginan pembuat kebijakan terkait penguasaan lahan untuk mereformasi kebijakan tenurial. Kebijakan tata kelola hutan dibiarkan tumpang tindih bahkan berkonflik satu dengan yang lain, sehingga membuka celah lebar bagi moral hazard, seperti perburuan rente dan penumpangan gelap. Situasi kebijakan demikian sulit untuk meletakkan penegakan hukum karena tidak memiliki landasan material substansial yang kuat dan konsisten. Politik uji materiil kebijakan menjadi kencenderungan untukmelakukan perlawanan politikmemangkas ketidakadilan tersebut. Dalam perundingan Konvensi, hutan diposisikan sebagai kontributor emisi GRK global. Di sisi lain, kontestasi narasi kontribusi hutan sebagai reduktor emisi GRK disisihkan dari pemenangan kontestasi. Demikian pula, isu internalisasi lingkungan dalam kegiatan ekonomi disembunyikan atau dialihkan dari kesepakatan-kesepakatan perundingan. Politik kepentingan ekonomi menghadapi kepentingan lingkungan, menggunakan instrumen insentif, sedangkan politik kepentingan lingkungan menghadapi kepentingan ekonomi, menggunakan instrumen konservasi admosfer skenario bencana. Politik konservasi admosfer tersebut tidak menggeser dan tidak mengubah kepentingankepentingan ekonomi, meski dapat menahan eksplorasinya. Di sisi lain, politik insentif masih tergantung dengan kondisi ekonomi global negara-negaramaju. Indonesia tidak menampakkan posisi sebagai negara yang memiliki hutan tropis terluas ketiga dunia, sehingga tidak memiliki posisi tawar yang kuat, lebih memerankan diri sebagai obyek daripada subyek, yang diindikasi utama oleh orientasi partisipasi daripada negosiasi. Indonesia menerima label sebagai negara kontributor emisi GRK. Indonesia menerima dan berinisiatif secara sukarela untuk berkontribusi menurunkan emisi GRK dunia. Posisi sebagai obyek mendorong Indonesia sangat mudah dinavigasi oleh negara-negara maju. Kelemahan-kelemahan tersebut berpotensi menjadi alat untuk mensubordinasi Indonesia dalam relasi internasional. Di sisi lain, dalam konteks posisi Indonesia dalam relasimultilateralmaupun bilateral, luas hutan alamhampir separuh luas daratan Indonesia yang ada saat ini mampu menopang emisi GRK pembangunan nasional, baik sektor energi, industri, pertanian, perubahan penggunaan lahan dan kebakaran lahan basah; bahkan hutan Indonesia memberikan layanan konservasi admosfer kepada dunia. Meskipun demikian hal tersebut bukan sebagai jalan lebar bagi kegiatan peningkatan emisi GRK, karena Indonesia turutmerasakan dampak peningkatan GRK global. Konvensi Perubahan Iklim telah mendorong produksi kebijakan Indonesia di bidang kehutanan untuk mengimplementasikan Konvensi secara teknis. Namun demikian, paradigma perubahan iklim tersebut dapat bekerja dalam pengelolaan hutan Indonesia secara lestari apabila terjadi perubahan orientasi tata kelola hutan Indonesia, perubahan posisi negosiasi Indonesia dalam perundingan Konvensi Perubahan Iklim, serta situasi ekonomi global yang kuat. Perubahan orientasi tata kelola dari keberpihakan kepada pengusaha ke arah keberpihakan pada masyakarat. Perubahan posisi negosiasi dari orientasi hutan sebagai kontributor emisi GRK menjadi orientasi hutan sebagai reduktor emisi GRK, dari orientasi partisipasimenjadi orientasi negosiasi. Konvensi Perubahan Iklim tidak memiliki kaitan dengan kelestarian hutan. Tata kelola tenurial yang adil merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan Konvensi. Faktanya bahwa tata kelola tenurial yang adil tidak mendapat dukungan politik yang ada, sehingga perlumenguatkan koalisi atau pergerakan tenurial.