Konstelasi politik kebijakan internasional perubahan iklim dalam pengelolaan hutan Indonesia secara lestari

Abstract

Dalam relasi internasional, terdapat persoalan bahwa berbagai Konvensi telah diratifikasi oleh Indonesia, termasuk urusan lingkungan dan pengelolaan hutan; namun demikian gejala kerusakan hutan yaitu deforestasi dan degradasi hutan masih berlangsung dan tidak surut. Sejak Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto, terdapat arus yang membawa paradigma dan harapan baru dalam pengelolaan hutan. Indonesia turut meratifikasi Konvensi tersebut. Penelitian ini bertujuan meletakkan akar persoalan pengelolaan hutan Indonesia, mengupas bagaimana Konvensi Perubahan Iklim dikonstruksi dalam perundingan negara-negara serta bagaimana Konvensi bekerja dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivistik proses pembuatan kebijakan Institute Development Studies (IDS) 2006. IDS menggali proses pembuatan kebijakan sebagai proses politik; mengungkap interkoneksi aspek diskursus/naratif, aktor/jaringan dan politik/kepentingan; serta menganalisis arena kebijakan untuk menemukan kemungkinan perubahan kebijakan kepada tata kelola yang lebih lestari. Penelitian ini menganalisis deskriptif intersubyektif terhadap literatur-literatur pengelolaan hutan; dokumen-dokumen proses dan hasil perundingan Konvensi Perubahan Iklim; serta proses dan hasil formulasi kebijakan respon Indonesia. Hasil analisis tersebut kemudian dikonfirmasi secara triangulasi terhadap 35 (tigapuluh lima) informan kunci yang terkait dengan pengelolaan hutan dan relasi internasional perubahan iklim; terdiri dari representasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSMnasional, LSM internasional, organisasi internasional antar pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan focal point kerjasama perubahan iklim Indonesia dengan negara lain. Penelitian ini berorientasi pada obyektifitas dan reflektifitas, dengan intersubyektif yang dicerminkan oleh konsistensi dan koherensi substansial. Ruang lingkup penelitian ini adalah eksistensi pemerintah Indonesia terkait relasi negara dengan negara tentang Konvensi Perubahan Iklim terhadap keberhasilan/kegagalan pengelolaan hutan di Indonesia, dengan manfaat pertimbangan kebijakan terkait Konvensi Perubahan Iklim. Penelitian, analisis dan proses penulisan hasil dilakukan selama 29 (duapuluh sembilan) bulan mulai Mei 2012 hingga Desember 2014.